BIREUEN - realitasonline.id | Program Pemerintah yang akan melakukan konversi kompor gas menjadi kompor listrik atau induksi untuk rumah tangga mendapat penolakan dari Komisi VII DPR RI, sebab dapat memberatkan masyarakat miskin.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh - 2 Fraksi PPP Drs H. Anwar Idris kepada Realitas, Sabtu (17/9/2022)
Anwar Idris yang dihubungi Wartawan Realitas di Bireuen melalui sambungan telpon mengatakan, program konversi kompor gas menjadi kompor listrik akan bertambah berat beban rakyat miskin. Apalagi di saat ekonomi masyarakat belum pulih akibat pandemi.
Sebut Anwar Idris, Komisi VII DPR RI sudah sepakat menolak program yang dicanangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
"Masyarakat baru saja dibebankan dengan kenaikan BBM, maka jangan ditambah lagi lah beban rakyat, sebab ekonomi mereka saat ini sangat terpuruk," katanya.
Ia juga mengatakan masih banyak daerah yang belum tersambung jaringan listrik. "Bagaimana Pemerintah mau membuat program ini (Program konversi kompor gas menjadi kompor listrik untuk rumah tangga) Meskipun (tersedia) tenaga surya, tetapi ini harus dikaji dari semua aspek. Jangan hanya melihat dari beban negara untuk subsidi kebutuhan rakyat. Itu memang sudah menjadi kewajiban negara," ujar mantan Anggota Komisi X DPR RI periode 2014 - 2019.
