Ia juga mengungkapkan pihak desa tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk pengurusan IMB kepada pengembang yang membangun ruko di lahan PT KAI itu.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bireuen Ritahayati, ST yang ditanya Wartawan mengaku pihak pengembang ruko di lahan PT KAI itu memang mengantongi IMB yang dikeluarkan sebelum dirinya di dinas tersebut.
"Mereka (pengembang) mengantongi IMB lama. Kalau memang ada persoalan dalam pembangunannya maka bisa ditinjau ulang,” katanya.
Terkait kejelasan IMB pembangunan ruko di depan RSUD Fauziah tersebut, lanjut Ritahayati, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait, salah satunya dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bireuen. (AJ)
