BIREUEN - realitasonline.id | 85 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2024 dilantik Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen di Aula Setdakab Bireuen, Rabu (4/1/2023) Dari 85 anggota PPK tersebut, sebagian terindikasi rangkap jabatan, sebagai PNS, Keuchik (kepala desa), Perangkat Desa, Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Pendamping Keluarga Harapan (PKH)
Sebut sebuah sumber, anggota PPK yang terindikasi rangkap jabatan sekitar 50 persen. Namun, dari hasil penelusuran realitasonline.id telah ditemukan sembilan orang yang diduga merangkap sebagai Perangkat Desa (Keuchik, Sekdes, Kaur dan Kadus) Selain itu ada tujuh orang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dua PLD serta satu lainnya sebagai PKH.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bireuen Wildan Zaky yang dihubungi mengaku, sudah mendapat informasi terkait adanya anggota PPK yang merangkap jabatan.
"Kami akan pelajari dan kaji dulu. Jika ada pelanggaran akan diproses," katanya.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, Ir. Ibrahim Ahmad, MSi yang ditanya, Selasa (10/1/2023) perihal adanya PNS, Keuchik dan Perangkat Desa yang menjadi anggota PPK mengaku belum mendapat informasi terkait hal itu.
"Belum ada informasi sama saya. Nanti saya tanya lagi kepada Pak Zaldi (Kepala BKPSDM)," kata Sekda Ibrahim.
Ketika ditanya apakah boleh menerima gaji atau honor yang bersumber dari APBN bagi PNS dan Perangkat Desa yang merangkap anggota PPK, Sekda Ibrahim menyebutkan tentang hal itu harus dipelajari dulu.
