Sigli- Realitasonline.id| Ketidaksiapan Provinsi Aceh hadapi PON 2024 semakin tampak nyata.
Ketidaksiapan Aceh menjadi tuan rumah PON 2024 pun menuai banyak komentar dari berbagai kalangan.
Seperti yang dilontarkan Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pidie Muhammad Fajri.
Muhammad Fajri kemarin menyoroti soal polemik anggaran pelaksanaan PON 2024 Aceh. Edo sapaan akrabnya mengatakan kondisi yang dialami Aceh saat ini sangat jauh berbeda dengan PON di Papua.
Ketika di Papua, kata Edo, pembiayaannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
“Kita merasakan bargaining Aceh di mata nasional lemah, pemangku kepentingan di Aceh harus kompak lah, ayo kita lobi pusat, atau tolak saja PON kalau pusat tidak mau mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur PON 2024,” katanya, seperti yang dikutip Realitasonline.id dari berbagai sumber Senin (2/10/2023).
Polemik ini menggelinding usai beredarnya salinan dokumen usulan anggaran PON 2024 Aceh yang telah ditandatangani oleh Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki di Pendopo Gubernur Aceh pada 20 Agustus 2023 lalu.
Dalam dokumen itu menyebutkan dari total Rp 2,4 triliun kebutuhan dana PON 2024 ternyata besaran dana sharing dari APBN 2023 hanya Rp 883.900.000.000.
Sedangkan sisa kebutuhan atau kekurangan dengan jumlah Rp 1.286.821.580.000, menjadi kewajiban yang harus dipikul secara langsung oleh Pemerintah Aceh melalui sumber APBA.
“Itu uangnya rakyat Aceh, semestinya pemerintah lebih melihat dan menggunakan APBA untuk meningkatkan ekonomi Aceh, membantu fakir dan miskin,” tegas Ketua KNPI Pidie.
Baca Juga: Ratusan Peserta Ikuti Gowes Fun Bike Batang Toru - Pantai Pandan Tapteng
Pidie Jadi Tuan Rumah Tiga Cabor
Sementara itu Pemerintah Kabupaten Pidie belum mengetahui apa saja yang akan dipersiapkan setelah ditunjuk jadi tuan rumah perlombaan tiga cabang olahraga pada PON 2024 Aceh.