"Kegiatan penumpang gelap ini berpotensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), ini terkesan jadi ladang empuk untuk korupsi bagi oknum elit di Aceh Tenggara," kata ketua Barisan Sepuluh Pemuda Dahrinsyah kepada Realitasonline.id pada Sabtu (7/6/2025).
"Kita menilai program ini terlalu dipaksakan, padahal masih banyak kebutuhan desa yang sangat urgent seharusnya menjadi prioritas. Program seperti ini yang dikatakan hanya mencari keuntungan di tengah efesiensi anggaran Indonesia, jelas program ini sangat mubazir dan pemborosan anggaran yang tidak ada untungnya bagi masyarakat desa," tutup Dahrinsyah. (sd)