Pihaknya juga menyoroti pendekatan Negara, yang menyarankan agar Pemerintah Aceh menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya, pendekatan itu justru menunjukkan bahwa pusat tidak memahami konteks kekhususan Aceh. Ia menilai, menyarankan jalur hukum administratif atas persoalan yang sejatinya merupakan bagian dari struktur otonomi khusus dan konsensus damai, adalah bentuk pelecehan terhadap status Aceh.
“Empat pulau itu adalah bagian dari wilayah administrasi Aceh, titik. Menyarankan agar Aceh menggugat ke PTUN, seolah-olah Aceh adalah pihak yang sedang merampas, padahal justru Aceh yang sedang dirampas,” tegasnya kembali.
Tabrani menyerukan, agar pemerintah pusat mengambil langkah korektif dan membuka ruang rekonsiliasi politik secara nyata. Ia mengusulkan agar forum dialog terbuka segera digelar, melibatkan Pemerintah Aceh, para tokoh adat, akademisi dan masyarakat yang terdampak. Ia juga mendorong audit ulang atas data dan pemetaan wilayah secara partisipatif dan transparan.
“Jangan jadikan peta sebagai senjata, tapi jadikan sejarah sebagai penunjuk arah. Negara harus hadir sebagai fasilitator keadilan, bukan sebagai pelaku penghapusan simbolik. Bila tidak dikoreksi, keputusan ini akan memperkuat jarak politik dan psikologis antara Aceh dan negara,” katanya.
Tabrani menutup pernyataannya dengan peringatan keras, bahwa dampak dari keputusan ini bisa jauh lebih serius dari yang dibayangkan. Ia menilai bahwa jika negara gagal menjaga martabat rakyat Aceh, maka rakyat akan menjaga dirinya sendiri dengan cara mereka sendiri.
“Ini bukan hanya tentang empat pulau. Ini tentang harga diri Aceh. Jika negara tidak menjaga harga diri rakyatnya, maka rakyat akan memilih menjaga dirinya sendiri. Dan sejarah telah mencatat apa yang terjadi ketika kepercayaan itu hilang,” pungkasnya.(Zal)