Realitasonline.id - BIREUEN | Anggota DPRK Bireuen dari Fraksi Golkar Taufik Ridha menyebutkan sangat menghargai kritikan terhadap Pemerintahan Bupati Haji Mukhlis dari pemerhati Kabupaten Bireuen.
"Semua kita menginginkan yang terbaik untuk kabupaten tercinta ini. Jadi berikan waktu dulu untuk Bupati Haji Mukhlis, agar beliau berbuat dulu. Silakan kritik yang konstruktif dan tidak perlu kita pertontonkan hal kurang elok kepada masyarakat luar," kata Taufik Ridha, Rabu (6/8/2025).
Taufik Ridha menyebutkan hal itu karena maraknya aksi hujat menghujat di media sosial antara pendukung kandidat lain dengan pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, Haji Mukhlis - Razuardi.
Baca Juga: 161 Guru di Abdya Terima SK PPPK, Bupati Safaruddin: Tinggalkan Politik, Fokus Mendidik
Taufik Ridha juga mengajak semua pihak, baik pendukung Haji Mukhlis pada saat Pilkada lalu, maupun para pendukung kandidat lainnya, agar tidak saling menghujat di media sosial, sebab kompetisi politik telah selesai.
"Sekarang Pilkada sudah selesai. Bupati dan Wakil Bupati juga sudah dilantik. Mari sama-sama kita berkontribusi membangun Bireuen ini,"harapnya.
Politikus Partai Golkar itu juga mengungkapkan tentang kondisi roda Pemerintahan Kabupaten Bireuen di bawah nakhoda Haji Mukhlis yang berjalan normal.
"Walaupun usia kepemimpinan Haji Mukhlis masih seumur jagung, tapi roda Pemerintahan Kabupaten Bireuen sampai saat ini berjalan normal. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan,"ujarnya.
Baca Juga: Banjir Rob Landa Pesisir Tangan-Tangan, Pemkab Abdya Didesak Buat DED
Ia juga menyebutkan, pasangan Haji Mukhlis - Razuardi, dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bireuen oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf pada 18 Februari 2025.
Ungkap Taufik Ridha, dua jam setelah dilantik sebagai Bupati, Haji Mukhlis langsung terbang ke Jakarta untuk mengikuti retreat selama sepekan bersama ratusan kepala daerah lain seluruh Indonesia.
"Beliau kembali ke Bireuen memasuki awal Ramadan," jelas Taufik.
Selanjutnya, terang Taufik, setelah mengikuti retreat, Bupati Haji Mukhlis harus melakukan efesiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Semua kegiatan tahun anggaran 2025 yang telah disepakati dan disahkan bersama antara eksekutif dan legislatif, terjadi pergeseran akibat Inpres tersebut.
Baca Juga: Satlantas Polres Samosir Hadirkan Semangat Kemerdekaan RI ke-80 kepada Pengendara