aceh

Kalau Izin PT AMP Tidak Dicabut, IMM Abdya dan Warga Siap Hentikan Paksa

Kamis, 28 Agustus 2025 | 17:27 WIB
Ketua IMM Abdya Mukhlisin (dua dari kiri) dan rekan di Blangpidie


Realitasonline.id - Abdya | Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Aceh Barat Daya (Abdya) mengecam keras dan akan berjibaku bersama warga setempat apabila Pemerintah tidak mencabut izin PT. Abdya Mineral Prima (AMP) yang kuat dugaan telah menyerobot lahan masyarakat serta cacat prosedur.

Ketua PC IMM Abdya, Mukhlisin, Kamis (28/8/2025) mengemukakan kekecewaannya atas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan (DPMPTSP) nomor: 540/DPMPTSP/19/IUPEXS./2025

Menurutnya kehadiran perusahaan tambang untuk galian Emas itu akan berdampak buruk bagi masa depan Abdya, khususnya masyarakat di Kecamatan Kuala Batee. Pasalnya lahan tambang tersebut terbentang seluas 2.319 Hektar dan ada 7 (tujuh) desa di Abdya yang masuk kedalam kawasan pertambangan tersebut.

Baca Juga: Cegah Pungli, Polisi Gandeng Perangkat Desa Jaga Integritas Layanan Publik

 

"Kehadiran tambang itu akan memicu konflik di tengah masyarakat, dan tentunya akan berdampak buruk bagi masa depan Abdya", katanya.

Baginya, jika tambang ini beroperasi, maka akan beresiko kerusakan lingkungan yang cukup signifikan, terutama mengancam kekeringan pada hulu sungai yang terbentang pada beberapa desa di Kecamatan Kuala Batee.

"Di Jumpa (Kuta Bahagia) ada sungai, di Panto Cut ada sungai, dan di Krueng Batee ada sungai, tentu ini akan menjadi petaka bagi masyarakat banyak yang hari ini mengadu nasib pada sungai tersebut," sebutnya.

Apabila pemerintah Aceh tidak segera mencabut izin tambang tersebut, maka pihaknya akan siap memobilisasi massa untuk menghentikan paksa tambang tersebut.

"Bila tidak di cabut izin, IMM siap berada di garda terdepan untuk menghentikan tambang itu secara paksa," tandasnya.

 

Baca Juga: Sekda Asahan Terima Kunjungan Ombudsman RI Katakan Tingkatkan Pelayanan Publik

 

Sementara itu, Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah 013 Blangpidie dan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Aceh Barat Daya beserta beberapa OKP dan Ormas lainnya serentak menyuarakan menolak kehadiran PT Abdya Mineral Prima.

Halaman:

Tags

Terkini

Antrean Kendaraan di SPBU di Abdya Berangsur Normal

Kamis, 18 Desember 2025 | 15:08 WIB