"Sebaliknya, dengan data yang valid, kita dapat menentukan prioritas secara tepat, mengukur capaian pembangunan dengan jelas, dan memastikan program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Ia menyadari, Kabupaten Abdya masih banyak menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang perlu ditingkatkan, kualitas SDM yang harus terus diperbaiki, serta persoalan kemiskinan yang wajib di tangani dengan serius.
"Semua ini hanya bisa dijawab dengan kebijakan yang tepat sasaran, yang lahir dari data yang berkualitas. Data Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB memberi gambaran sektor penggerak ekonomi daerah," ucapnya.
Baca Juga: Musyawarah KONI: Gerbang Kebangkitan Olahraga Kota Padangsidimpuan
Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebut Safaruddin, menunjukkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
"Sedangkan data kemiskinan mengingatkan kita pada kelompok masyarakat yang harus lebih kita perhatikan. Artinya, data bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan nyata kondisi masyarakat kita," tandas Safaruddin.
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Barat Daya (Abdya) merilis data angka kemiskinan kabupaten setempat pada tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2024.
Di tahun 2024, angka kemiskinan Abdya mencapai 15,32 persen atau sekitar 24,44 ribu. Jumlah tersebut berkurang 2.970 orang dan akhirnya terjadi penurunan pada tahun 2025 menjadi 13,30 persen atau 21,47 ribu. (Zal)