"Karena itu, penurunan angka pengangguran menjadi bagian penting dari prioritas pembangunan kita. Kita harus memastikan hadirnya lapangan kerja yang layak, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta dukungan bagi tumbuhnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh kecamatan," tutur Akli.
Komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan kemiskinan mencakup berbagai dimensi, tidak hanya persoalan pendapatan, namun juga memprioritaskan penanganan kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur kewilayahan.
"Upaya yang telah dan akan terus kita lakukan yang meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, bantuan sosial, bantuan amal untuk anak yatim, pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni, pelatihan kerja, hingga peningkatan pelayanan dasar. Oleh karena itu, semua ini harus berjalan searah dan saling menguatkan," tegas kader Partai Aceh (PA) itu.
Zaman Akli juga menyebutkan bahwa kemiskinan adalah akar dari banyak persoalan sosial. Sebab dengan kemiskinan dapat melahirkan tindak kriminal, konflik keluarga, bahkan generasi yang kurang berkualitas karena keterbatasan pendidikan dan kesehatan.
"Karena itu, pemberantasan kemiskinan adalah prioritas utama pemerintah Abdya. Bahkan kita juga akan berusaha menargetkan angka kemiskinan ekstrem juga turun mencapai menuju 0 persen dalam lima tahun ini," ucapnya.
Baca Juga: Jalan Sehat dan Senam Bersama Lions Club Pematangsiantar Merdeka
Dikatakan Akli, melalui rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan program, dan memastikan setiap OPD, Camat, dan seluruh unit kerja memahami arah kebijakan yang sedang dibangun.
"Kita tidak boleh bekerja sektoral, tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, karena kunci keberhasilan penanggulangan kemiskinan adalah kolaborasi lintas sektor dan sinergi antar unit. Meskipun Bappeda memegang peran sentral dalam perencanaan, namun pelaksana utamanya ada pada seluruh OPD yang hadir di ruangan ini," tambahnya.
Akli menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran, setiap program, setiap kegiatan yang dijalankan harus memiliki dampak nyata pada penurunan kemiskinan dan pengangguran, sehingga kedepan tidak boleh lagi ada program yang hanya sebatas formalitas, atau kegiatan yang tidak menyentuh masyarakat miskin secara langsung.
"Tahun 2025 harus menjadi tahun percepatan, tahun konsolidasi, dan tahun penguatan langkah-langkah strategis kita. Oleh karena itu saya mengajak kita semua bekerja dengan lebih sungguh-sungguh, lebih fokus, dan lebih bertanggung jawab. Kita bekerja bukan hanya untuk melaksanakan program, tetapi untuk mengubah kehidupan masyarakat Abdya," demikian tandasnya. (Zal)