Dan manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan LKPD Pemkab Bireuen tidak hanya terletak pada temuan yang dilaporkan atau rekomendasi yang telah dibuat, namun juga demi efektivitas kepala daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
BACA JUGA : 10 Rumah Rata Dengan Tanah Kota Sibolga
Bupati Bireuen, Muzakkar A Gani usai penyerahan LHP LKPD di Aula BPK RI Perwakilan Aceh menyampaikan apresiasi, atas kinerja seluruh SKPK di lingkungan Pemkab Bireuen yang telah bekerja maksimal, serta mengikuti aturan sistem administrasi pengelolaan keuangan, sehingga akhirnya kembali berhasil meraih Opini WTP BPK RI.
Diharapkan Bupati Muzakkar A Gani pencapaian WTP ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.
"Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini, kita memperoleh berkah dengan mendapatkan kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan LHP BPK RI, atas laporan keuangan Pemkab Bireuen TA 2020," ujar Muzakkar A Gani.
Atas prestasi tersebut, Bupati Bireuen turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan beserta seluruh anggota DPRK Bireuen, karena dinilai konsisten dalam melakukan pengawasan dan menjaga jadwal pembahasan anggaran. Meski begitu sebut Muzakkar A Gani, beberapa rekomendasi bersifat administrasi telah ditindaklanjuti dan grafiknya terus menurun.
Selain itu Muzakkar A Gani juga menyebutkan ada temuan terkait penyempurnaan regulasi yang berkaitan dengan perizinan. Terutama, adanya kesalahpahaman dan pendapat yang tidak tepat, dalam mengelola rekomendasi izin tower. Sehingga, akibat tertahannya proses izin tower ini, hampir Rp 800 juta sumber PAD setiap tahun hilang.
"Ini (izin tower) tugas yang harus segera diluruskan kembali, agar memiliki kesepemahaman antara Bappeda dan Sekda, serta DPMPTSP selaku leading sektor dalam pengurusan izin," jelasnya.