Blangpidie - Realitasonline.id | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) meluapkan kekecewaan terhadap realisasi anggaran di kabupaten setempat masih lamban dari yang diharapkan dalam tahun 2023.
Kekecewaan para anggota DPRK Abdya itu, disampaikan dalam Rapat Paripurna Penutupan Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung di Lantai Dua Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRK Abdya, Senin (14/8/2023).
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRK Abdya Nurdianto itu juga menyampaikan beberapa atensi lainya baik dari Fraksi Abdya Hebat maupun Fraksi Abdya Sejahtera.
Baca Juga: Meriahkan HUT ke 78 RI, Bupati Asahan Lepas Ribuan Peserta Gerak Jalan Santai
Pihak dewan meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Abdya untuk serius meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai semakin berkurang dari tahun ke tahun.
Sehingga, terjadinya defisit anggaran karena program yang seharusnya ditampung menggunakan dana PAD justru tidak terealisasi.
Di samping itu, Wakil Ketua II, Hendra Fadhli menyarankan kepada Pemkab Abdya untuk merekrut tenaga kontrak secara profesional dan transparan tanpa dengan sembunyi-sembunyi.
"Maka dari itu, kami telah meminta BKPSDM untuk segera mengirimkan daftar nama-nama tenaga kontrak kepada kami. Sayangnya, hingga saat ini belum diberikan. Untuk itu, kita berharap kerjasama dari Pemkab Abdya terkait perekrutan tenaga kontrak itu," ungkapnya.
Baca Juga: Menang di Laga Uji Coba, Inter Milan Kalahkan KF Egnatia 4-2
Terkait saran dan pendapat dari kedua fraksi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya, Salman Alfarisi ST mewakili Pj Bupati Abdya dalam dikesempatan tersebut, mengatakan, wajar para anggota DPRK kecewa dengan lambannya realisasi anggaran di Abdya.
Namun demikian, perlu diketahui bersama bahwa sebenarnya realisasi anggaran itu tidak lamban namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan dirubah kembali tentang review desain mengenai anggaran tersebut.
Bahkan, sejumlah SKPK telah bekerja maksimal untuk mempercepat proses anggaran dalam tahun 2023 ini.
"Kita komit, kalau proses anggaran dalam tahun 2023 akan segera dipercepat. Apalagi sekarang sudah masuk dalam penyusunan KUA PPAS 2024," katanya dalam rapat yang juga dihadiri perwakilan Forkopimkab Abdya dan para Kepala SKPK lainnya.
Baca Juga: Bupati Toba Terima Penghargaan Atas WTP 7 Kali Berturut-turut, Gubsu: di Sumut Semuanya WTP
Kemudian, lanjut Salman, menyangkut dengan tenaga kontrak, sebenarnya kewenangan dirinya sebagai Sekda terbatas untuk menjawab hal tersebut, namun menurut sepengatahuan pihaknya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengeluarkan surat awal bahwa tenaga kontrak hanya sampai November 2023.