Pada kesempatan itu juga, anggota DPRK Aceh Selatan, yaitu Ridwan, Hadi Surya dan Zamzami, sependapat dengan warga Kluet Raya, untuk mencabut izin tambang PT. BMU dan menutup beroperasi.
Kemudian lebih keras lagi, anggota dewan Ridwan, pencabutan itu bukan izin PT. BMU saja, namun izin tambang perusaan lain juga ditutup, paparnya.
Baca Juga: Rukun Wanita Bank Sumut Lomba Busana Adat Nusantara Meriahkan HUT RI ke 78
Kemudian sekira 8 oran yang mewakili ratusan pendemo diminta oleh Sekda Aceh Selatan, Cut Syazalisma, dan Forkopimda mengajak untuk berumbung pada salah satu ruangan di kantor bupati, untuk mencari jalan terbaik.
Namun, hasil rumbuk (sepakat-red) warga Manggamat Kluet Tengah dan Kluek Raya pada umumnya, memberikan ultimatim kepada Pemkan dan DPRK Aceh Selatan, harus selesai dalam satu minggu mengeluarkan pernyataan dan dewan tidak bisa yang meneken tiga orang, tapi harus diteken 30 orang anggota dewan
Baca Juga: Rukun Wanita Bank Sumut Lomba Busana Adat Nusantara Meriahkan HUT RI ke 78
"Kemudian surat pernyataan itu harus di teken langsung oleh Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran dan tidak boleh mewakili," ujarnya.
"Bila ini tidak ditepati persepakatan dalam satu minggu, kami akan membumi anguskan perusahaan tersebut," tegasnya. (ZUL)