MEDAN - realitasonline.id| Wali Kota Medan Bobby Nasution berupaya keras agar agar Pemko Medan bisa memiliki Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Hal ini bertjuan agar transaksi antara pemerintah dengan pelaku UMKM bisa lebih cepat, sehingga modal UMKM dapat berputar lebih cepat.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan Zulkarnain Lubis, Sabtu (25/2/2022), mengatakan sebagai implementasi pengelolaan keuangan daerah khususnya di bidang penatausahaan keuangan, saat ini Pemko sedang mempersiapkan kebijakan penerapan KKP.
Zulkarnain menerangkan KKP ini merupakan instrumen belanja yang bisa digunakan bendahara di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
KKP ini, lanjutnya, memfasilitasi percepatan transaksi keuangan di tingkat OPD, antara bendahara pengeluaran ataupun pejabat pengadaan dengan pihak ketiga sebagai penyedia barang dan jasa.
"KKP ini juga memberikan kemudahan adminsitratif. Jadi melalui KKP yang diberikan kepada bendahara pengeluaran, maka transaksi keuangan barang dan jasa yang diperlukan di tingkat OPD, itu lebih mudah dilakukan. Tidak perlu menunggu proses adminsitratif sebelumnya," ujarnya.
Karena itulah, lanjut Zulkarnain, penggunaan KKP ini sangat mendukung upaya peningkatan UMKM. Disebutkannya, KKP ini membuat pemerintah dapat bertransaksi langsung dengan pelaku UMKM.
"Selain itu, KKP ini tentunya sekaligus mendorong pelaku UMKM beralih dari transaksi tunai ke non tunai," ungkapnya.
