“Intinya melihat kepada prinsip-prinsip syariah, tidak hanya melihat dari bentuk usahanya saja, tetapi juga prinsip-prinsip Syariah Islam”, sebut Abiya Hatta.
Dalam Qanun Nomor 08 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, MPU Aceh melalui Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-Obatan (LPPOM) MPU Aceh memiliki kewenangan dalam perlindungan konsumen dan pelaku usaha secara syariah. Untuk itu MPU Aceh terus mendorong para pelaku usaha dan UMKM untuk melakukan sertifikasi halal versi MPU, untuk didata dan di sertifikasi produk-produknya sesuai syariah.
“Kita sangat mengimbau kepada para pengusaha baik UMKM maupun usaha lainnya, agar melakukan upaya-upaya untuk melakukan sertifikat halal ini, agar usaha kita berkah, karena prinsip orang Aceh, ‘ta meuharta mangat (kita miliki harta supaya) berkah dan berkah itu ada pada makanan yang halal,” ujar Abiya Hatta.
Sedangkan Kasie Kesling dan Kesjaor Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, Kusna Rohana, S.Kep mengatakan, tidak hanya mendorong pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal dari MPU terhadap produk-produk UMKM, tetapi produk berupa makanan juga harus mendapatkan izin kelayakan dari Dinas Kesehatan dan BPOM.
“Prosedur di Dinas Kesehatan untuk mendapatkan izin kelayakan terhadap makanan juga harus dilakukan. Makanan seperti telur, daging yang memiliki risiko tinggi kita akan usulkan ke BPOM untuk pengurusan izinnya,” sebutnya.
Ia mencontohkan, Bireuen banyak sekali produk sirup, dalam hal ini Dinkes Bireuen mengarahkan mereka untuk ke BPOM untuk sertifikasi kelayakan makanan.
Sementara Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Bireuen, Irfan, SPd, MPd menyoroti pentingnya produk UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB.
“NIB merupakan identitas izin usaha yang diterbitkan lembaga OSS yang berada di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal. NIB berfungsi sebagai Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai dengan bidang usahanya,” kata Irfan dalam talk show UMKM tersebut.
