Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan syariah antara lain; pertama, indeks literasi keuangan syariah yang masih rendah.
Baca Juga: Perangkat Desa Gunung Martua Gugat Kadesnya Ke PTUN Medan
Berdasarkan riset ADB Institute, literasi keuangan merupakan faktor intrinsik yang mempengaruhi dan memotivasi masyarakat untuk mencari informasi dan bertindak berdasarkan apa yang mereka ketahui.
Dapat disimpulkan secara tidak langsung, peningkatan indeks literasi keuangan syariah akan meningkatkan indeksi inklusi keuangan syariah, sejalan dengan semakin besar pengetahuan masyarakat akan produk dan layanan keuangan.
Faktor kedua, inovasi dan daya saing industri keuangan syariah masih kalah dibandingkan industri keuangan konvensional.
Baca Juga: Perangkat Desa Gunung Martua Gugat Kadesnya Ke PTUN Medan
Hal ini dapat dilihat dari lebih terbatasnya inovasi produk keuangan syariah, harga produk dan layanan yang lebih mahal serta jaringan kantor yang belum seluas industri keuangan konvensional sehingga belum dapat menjangkau masyarakat terutama di wilayah remote area.
Data Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 menunjukan indeks inklusi keuangan syariah baru mencapai 12,12% tertinggal jauh dari indeks keuangan secara umum yang mencapai 85,10%.
Sedangkan literasi keuangan syariah cukup terbilang rendah, dimana baru mencapai sebesar 9,14%.
Melalui kegiatan sosialisasi ini Sarjito berharap agar lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kodam I/Bukit Barisan, dan Polda Sumatera Utara dapat menjadi pioneer dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat Sumatera Utara terhadap Investasi Ilegal dan Pinjaman Online Ilegal.
Baca Juga: Bhakti Kes Hari Bhayangkara, Wakil Bupati Apresiasi Kepedulian Polres Labuhanbatu
Selain itu diharapkan pula agar pasar keuangan syariah di daerah-daerah semakin berkembang dan berdaya saing sehingga mampu berkontribusi dalam mendorong peningkatan indeks inklusi keuangan Indonesia.
Mengingat Pemerintah juga telah menetapkan target inklusi keuangan sebesar 90% di tahun 2024. Kegiatan sosialisasi dihadiri secara fisik oleh ±250 peserta perwakilan Persit Kartika Candra Kirana PD I/ Bukit Barisan, Bhayangkari Polda Sumut, Dharma Wanita Sumut, Polisi Wanita Polda Sumut, TP - PKK Sumatera Utara dan Bhabinkamtibmas Polda Sumut. (HZ)