Realitasonline.id - Madina | Pemandangan kurang sedap terlihat di sepanjang pinggir Jalan Aek 8 Kelurahan Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dikarenakan tumpukan sampah dan limbah lainnya.
Tumpukan sampah itu menjadi hiasan tidak resmi di tepian saluran irigasi dan jalur umum masyarakat.
Fenomena ini pun menuai kritik keras dari Ketua Gerakan jitu aktivis Madina (GEJAM) yakni Bung Awaluddin kepada pihak pemerintah Daerah Kabupaten Madina terkhusus kepada Dinas lingkungan hidup (DLH) Mandaling Natal.
“Apakah kita harus menunggu banjir atau wabah penyakit datang dulu, baru pihak Pemda Madina atau DLH bangun dari tidur panjangnya?” ujar Awaluddin, alumni fakultas Hukum universitas islam negeri Sumatera Utara (UINSU) kepada wartawan, Kamis (26/06/2025).
Baca Juga: Cegah Konflik Pertanahan, Menteri Nusron Wahid Minta Daerah Aktif Sosialisasi Tapal Batas
Menurut Awaluddin, kondisi tumpukan sampah dipinggir jalan tidak hanya di Sekitar 8 pada umumnya di disekitaran Kota Panyabungan mencerminkan krisis manajemen lingkungan hidup di tingkat daerah.
Ia menilai pihak Pemkab Madina yakni DLH Madina terlalu asyik dengan laporan diatas meja tanpa menyentuh realita atau fakta dilapangan.
"Sebagai anak hukum saya diajarkan bahwa negara wajib hadir ditengah masyarakat, tapi di kabupaten Mandailing Natal ini yang hadir justru bau busuk dan lalat-lalat demokrasi," Hematnya.
Lebih lanjut, Awaluddin menegaskan bahwa keberadaan tumpukan sampah di lokasi strategis seperti Aek 8 Panyabungan adalah tamparan keras bagi wajah perkotaan.
Baca Juga: 5 Mobil Listrik Terlaris di Indonesia Tahun Ini, Mana Pilihan Favorit dan Alasannya!
Apalagi kawasan tersebut kerap dilalui wisatawan dan warga yang sekadar ingin menikmati suasana senja di pinggir sawah bahkan sekalipun mereka yang bekerja di Kantor Daerah Pemerintah Kabupaten Madina.
"Kalau DLH masih juga menutup mata, berarti ini bukan lagi soal anggaran, tapi kemauan. Pemerintah bukan robot yang hanya bekerja saat ada program mereka digaji untuk berpikir bukan sekadar hadir dirapat-rapat tertentu," tegasnya.
GEJAM mendesak DLH Madina segera melakukan penataan ulang sistem pengelolaan sampah diwilayah perkotaan sekaligus menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah sementara yang fungsional sebelum masalah ini makin menjamur.
Baca Juga: Bappedalitbang Deli Serdang: Kesepakatan KUA-PPAS P-APBD 2025 Terlambat, RPJMD Tetap Sesuai Aturan
Awaluddin juga mengingatkan bahwa semangat otonomi daerah bukan berarti bebas dari tanggung jawab publik.
