Realitasonline.id - Medan | Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Antony mengatakan, pemberian kartu kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjan oleh Pemprovsu sebaga wujud nyata pemerintah untuk melindungi para nelayan.
Hal itu dikatakan Ricky kepada wartawan di Medan, Rabu (7/5/2025) merespon pemberian secara simbolis 1600 kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Gubsu Bobby Nasution kepada nelayan se-Sumut. Jumlah yang diterima nelayan di Langkat ini tercatat yang terbanyak.
Penyerahan simbolis yang berlangsung, Selasa kemarin, di Pendopo Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat dihadiri Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, I Nyoman Suarjaya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Antony dan Sekda Langkat.
Baca Juga: BRI dan BPJS Ketenagakerjaan Bersinergi Dorong Inklusi Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal
Gubsu menegaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi sektor informal yang rentan terhadap risiko kerja, seperti para nelayan. Menurutnya, program ini bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keselamatan kerja masyarakat.
Tak hanya menyerahkan kartu BPJS, Bobby juga menyerahkan santunan jaminan kematian kepada ahli waris dua nelayan asal Langkat yang telah meninggal dunia, yakni ahli waris dari almarhum Bahtiar dan almarhum Zulkifli, masing-masing sebesar Rp42 juta.
Menyikapi hal itu, RIcky Anthony wakil rakyat Dapil Sumut 12 Binjai Langkat itu mengapresiasi langkah Pemprovsu untuk tidak hanya membantu, tetapi juga melindungi para nelayan. "Para nelayan adalah ujung tombak ketahanan pangan di bidang perikanan, sudah menjadi keharusan pemerintah memberikan perhatian kusus," ujarnya.
Baca Juga: DPRD Medan Teken MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan demi Tingkatkan Perlindungan Sosial Legislator
Penyerahan kartu program BPJS, lanjutnya, yang ditanggung Pemprovsu merupakan bentuk nyata pemerintah memberikan perlindungan bagi para nelayan. "Kami DPRD tentu mendukung penuh program ini dan bersama terus kita tingkatkan program, yang berdampak langsung bagi masyarakat Sumatera Utara," sebutnya.
Dengan program BPJS terhadap nelayan, akan meningkatkan kesejahteraan mereka, yang nantinya juga berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga, masyarakat dan daerah mereka.
Ricky juga mengapresiasi Pemkab Langkah yang telah menetapkan langkah konkret memperluas perlindungan ketenagakerjaan bagi nelayan. Tahun 2025, Pemkab Langkat mengalokasikan anggaran untuk 500 nelayan miskin dan miskin ekstrem agar masuk peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Baca Juga: BTN dan BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Skema DP Rumah dengan Saldo JHT
Bupati menargetkan sebanyak 7.052 nelayan dari kelompok desil 1 sampai 4 dapat di-cover secara penuh melalui skema pembiayaan dari APBD Langkat, APBD Provinsi, CSR, Baznas, dan sumber dana lainnya.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat juga mendorong edukasi publik agar lebih sadar akan pentingnya menjadi peserta aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan.(mis)
