Realitasonline.id - Medan | Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I mengunjungi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara pada hari ini, Rabu (28/5/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan sinergi kelembagaan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.
Pertemuan membahas potensi kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga, khususnya dalam pengawasan kebijakan publik yang berkaitan dengan pelayanan publik dan persaingan usaha yang sehat.
KPPU Kanwil I Ridho Pamungkas turut mengajak Ombudsman Sumut untuk bersama-sama mengkaji dan mengawal pelaksanaan dua program unggulan pemerintah, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Merah Putih. Keduanya dinilai strategis karena bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan program MBG dan Koperasi Merah Putih benar-benar tepat sasaran, terbuka, dan tidak menimbulkan distorsi persaingan maupun potensi maladministrasi,” ujar Ridho Pamungkas.
Baca Juga: Baru 2 Hari, MPP Roadshow di Belawan Sudah Layani 1.199 Orang, Adminduk Paling Dicari
Ajakan ini disambut baik oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara, Herdensi Adnin. Herdensi Adnin menyatakan kesiapannya untuk menjalin kolaborasi lebih erat dengan KPPU, demi memastikan bahwa berbagai program pemerintah dapat terlaksana secara adil dan akuntabel.
“Kami mendukung penuh inisiatif ini karena kolaborasi antara Ombudsman dan KPPU akan memperkuat pengawasan terhadap pelayanan publik dan kebijakan pemerintah, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” jelas Herdensi.
Sebagai tindak lanjut, kedua lembaga sepakat untuk menyusun agenda kerja sama konkret, antara lain melalui pertukaran data dan informasi, kajian bersama, serta kegiatan edukasi publik.
Dengan sinergi ini, KPPU Kanwil I dan Ombudsman Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk bersama-sama mewujudkan iklim usaha yang sehat serta tata kelola pemerintahan yang berpihak pada rakyat.(HZ)
