Realitasonline.id - Medan | Guna mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Sumut, Gubernur Sumut Bobby Nasution sudah melakukan berbagai upaya. Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution pada rapat monitoring situasi terkini penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa wilayah Indonesia tahun 2025, secara daring di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Senin (28/7/2025).
Adapun upaya yang dilakukan antara lain, kolaborasi dalam pemadaman api di kabupaten/kota dengan melibatkan instansi terkait, melakukan penanganan kekeringan di Kabupaten Samosir dengan menyediakan air bersih menggunakan Mobil Tangki Air BPBD Sumut, melakukan kolaborasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Wilayah Sumatera dalam kegiatan Bimtek Satgas Dalkarhut Kabupaten Samosir bulan Juni 2025. Juga melakukan kolaborasi bersama BNPB dan BMKG dalam kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang dilaksanakan pada 26 - 31 Juli 2025.
“Selanjutnya melakukan pendampingan ke Kabupaten Samosir, Toba, Dairi, dan Palas dengan mengerahkan personel BPBD Sumut, melakukan pendampingan yang dilakukan oleh BPBD Sumut dalam penanganan pemadaman Karhutla dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran hutan dan lahan, mesin pompa air dan pompa gendong,” kata Bobby.
Selain itu, juga telah ditetapkan enam wilayah dengan status siaga darurat bencana Karhutla, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188/22/461/KPTS/2025 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumut. Adapun enam wilayah tersebut, yaitu Kabupaten Toba, Dairi, Karo, Samosir, Simalungun dan Humbang Hasundutan.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, di Indonesia saat ini ada enam wilayah prioritas penanganan Karhutla oleh BNPB. Yaitu, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Meski Sumut tidak termasuk prioritas, Suharyanto mengatakan, pemerintah pusat tetap akan memberi bantuan seperti provinsi lain.
“Walaupun bukan provinsi prioritas, tapi tidak ada perbedaan, pemerintah pusat akan turun memberikan bantuan,” kata Suharyanto.
