Realitasonline.id - Medan | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (PPPA-KB) Sumatera Utara (Sumut) diminta berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program-program prioritasnya. Terutama dalam program mendidik anak.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong saat berkunjung ke Kantor Dinas PPPA-KB Sumut Jalan Iskandar Muda Medan, Selasa (12/8/2025). "Keluarga adalah pilar utama mendidik anak dan ini harus diterapkan oleh seluruh kabupaten/kota di Sumut," ujar Togap Simangunsong.
Togap juga mengapresiasi Dinas PPPA-KB Sumut yang dapat melaksanakan program-program kerjanya, walau dengan keterbatasan anggaran. Togap meminta terus berinovasi dan bekerja lebih baik lagi.
Baca Juga: Gubernur Bobby Nasution dan Kajati Sumut Bahas Program Restorative Justice
"Saya berterima kasih dan apresiasi seluruh ASN Dinas PPPA-KB yang telah melaksanakan seluruh program meski anggaran terbatas. Saya minta terus berinovasi dan tetap semangat dalam melaksanakan semua program kerja," ucap Togap.
Togap juga berpesan kepada seluruh ASN PPPA-KB agar dapat mengoptimalkan seluruh pekerjaan, dengan berupaya mengikuti perkembangan zaman terutama teknologi. Juga tetap bersinergi, jaga kekompakan dan dapat bekerja sama.
"Jangan merasa lebih hebat dari orang lain dalam segala hal, karena kita adalah makhluk sosial yang tentunya membutuhkan orang lain. Maka dari itu perlu dipupuk kerja sama, apalagi dalam bekerja," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPPA-KB Sumut Dwi Indah Purwanti mengatakan, pihaknya terus berupaya melaksanakan seluruh program dan target capaian sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Meskipun masih ada beberapa pekerjaan rumah yang belum siap untuk diselesaikan.
"Sampai akhir 2024 masih banyak kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi yakni sebanyak 837 kasus, dan ini angka yang terdata oleh kita.
Dipastikan masih banyak lagi anak mengalami kekerasan yang belum kita ketahui, dan ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi dinas untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini," katanya.
