MEDAN - Realitasonline.id | Anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga menyarankan, pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak Desember 2020 lebih baik ditunda dan jangan pertaruhkan HAM dan nyawa manusia.
"Jika memang belum ada langkah konkrit atau kebijakan pemerintah dalam mengurangi penyebaran Covid-19, sebaiknya Pilkada ditunda. Demokrasi tidak harus mengorbankan nyawa manusia," ujar Zeir Salim Ritonga kepada wartawan, Selasa (22/9/2020) di DPRD Sumut.
Politisi PKB ini menyebutkan, saat ini korban pandemi Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan sangat signifikan. Demikian halnya di Sumatera Utara kenaikan korban Covid-19 mengalami kenaikan yang sangat drastis.
"Jika tidak ada penurunan bulan ini, pemerintah perlu mengambil kebijakan yang mengutamakan HAM dengan menunda Pilkada. Jangan nanti terkesan dipaksakan tanpa kita melihat hak azasi manusia terkait nyawa seseorang," katanya lagi.
Menurut Sekretaris Fraksi Nusantara DPRD Sumut ini, sebuah kebijakan bahkan produk hukum tidak lebih tinggi derajatnya dari hak azasi manusia, terlebih lagi perhelatan pesta demokrasi yaitu Pilkada juga tidak lebih tinggi nilainya dari pada nyawa manusia.
Karena, pandemi Covid-19 bukan lagi dipandang sebelah mata, sebab yang terkena tidak hanya di perkotaan tapi sudah sampai ke desa-desa. Sementara di desa-desa, tidak punya infrastriktur rumah sakit, bahkan banyak tenaga medis meninggal.
"Pemerintah harus bisa melihat kondisi tersebut. Kita minta pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota menunda pilkada, karena terlalu beresiko dan sangat-sangat beresiko. Nyawa itu lebih diutamakan. Apapun produk UU dan regulasi lainnya yang terpenting HAM diutamakan. Jangan sampai penyesalan dikemudian hari. Kalau nyawa sudah hilang tidak bisa diulang lagi, tapi pilkada masi bisa dilakuksn kapan saja," tambah Zeira. (Rmi)
