MEDAN -realitasonline.id| 469 Kepala Keluarga di Medan menerima kartu BPJS Kesehatan gratis di Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Petisah Kota Medan Sumut. Pembagian kartu BPJS ini untuk warga yang bermukim di Kecamatan Medan Baru, Medan Petisah dan Medan Barat.
Legislator dari Partai Nasdem menegaskan bahwa pembagian kartu BPJS Kesehatan gratis sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada warga khusus yang terdampak Covid19.
"Kita tahu para peserta BPJS Kesehatan yang sebelumnya ditanggung perusahaan maupun mandiri, saat ini banyak tidak mampu membayar dikarenakan perusahaan banyak yang tutup maupun sektor usaha yang terkendala. Maka untuk itu melalui Partai Nasdem membantu warga untuk tetap mendapatkan pelayanan kesehatan", ucap Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, Senin (21/2/2022).
Antonius juga berpesan kepada penerima Kartu BPJS agar sesegera mungkin melakukan pengecekan mendatangi Faskes atau Puskesmas terdekat apakah sudah aktif atau belum. Kalau nanti belum aktif, bisa dilakukan pengecekan kepada BPJS.
"Kalau dapat bagi penerima BPJS Kesehatan gratis setidak 6 bulan sekali bisa mendatangi Faskes untuk mengecek kesehatan. Sebab bila tidak digunakan kartu bisa tidak aktif, jadi kalau dapat datang untuk pemeriksaan kesehatan ya sekaligus bertujuan menjaga kesehatan tubuh", ucapnya lagi.
Masih menurut Antonius, sebelumnya pada September 2021 lalu, kartu BPJS Kesehatan gratis diberikan kepada 314 jiwa. Kartu BPJS gratis juga diberikan kepada 82 KK atau 215 jiwa di Kecamatan Medan Helvetia.
Lebih lanjut, Antonius memaparkan bahwa Partai Nasdem telah memperjuangkan agar 100 ribu warga Kota Medan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.
Untuk masalah kesehatan, Antonius juga siap menampung aspirasi, artinya tidak hanya warga yang berdomisili di Dapil I yakni Kecamatan Medan Baru, Petisah, Helvetia dan Barat saja namun juga diluar domisili dari Dapil I.
"Jadi untuk diluar Dapil pun tetap kita layani yang terpenting warga Medan, sebab tidak hanya masalah kesehatan saja, kita juga menampung aspirasi soal PKH, pendidikan maupun bantuan usaha UMKM", ucap Antonius.
Terkait perbaikan infrastruktur, politisi Partai Nasdem ini berharap agar Dinas PU melakukan pembenahan karena kita tahu pada Tahun 2022 anggaran insfrastruktur dikucurkan sebesar Rp1 Triliun.
"Kita harapkan peran kelurahan dan kecamatan juga turut membantu melakukan pemetaan terhadap daerah rawan genangan air, sehingga tidak hanya pengorekan semata, akan tetapi saluran air lancar dan tidak tersumbat", tandas Antonius. (AY)
