MEDAN - realitasonline.id| Ketua DPRD Medan Hasyim SE mengatakan program UHC yang sudah direalisasikan Pemko Medan merupakan jawaban atas keluhan dan aspirasi masyarakat yang selama ini diperjuangkan para anggota legislatif, Minggu (4/12/2022).
Terkait adanya keluhan pasien BPJS PBI yang sering diberlakukan tidak adil seperti pemberian obat dan pembatasan rawat inap di rumah sakit, Ketua DPRD Medan ini mengingatkan BPJS agar bertanggungjawab.
Sebagimana diketahui, Kamis tanggal 1 Desember 2022, Pemko Medan resmi memberlakukan program Universal Health Coverage (UHC) yakni hanya menggunakan KTP/KK dapat berobat gratis Kls III di Rumah Sakit (RS) yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Melalui program UHC, pelayanan kesehatan di Kota Medan diharapkan semakin membaik.
Hasyim mengatakan BPJS harus rutin melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pelayanan rumah sakit. Memperhatikan agar rumah sakit harus sama memberikan pelayanan kepada pasien. Tetap menjalankan peraturan daerah, memberlakukan azas keadilan dan tidak bolah membeda-bedakan.
Menurut Hasyim, penerapan UHC berkat kolaborasi yang baik DPRD Medan dengan Pemko. Seperti, percepatan warga kota ini terdaftar sebagai BPJS Kesehatan minimal 96 %. Syarat itu sebagai ketentuan suatu daerah dapat memberlakukan UHC.
Dijelaskan Hasyim, untuk membiayai iuran BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) kepesertaan warga Medan di Tahun 2022, Pemko Medan mengalokasikan anggaran di APBD Pemko Medan sebesar Rp 200 miliar lebih. Sama halnya untuk tahun 2023 mengalokasikan Rp 200 miliar lebih. (AY)
