Realitasonline.id - Medan | Wakil Ketua DPRD Sumut, Sutarto terima audiensi Ombudsman RI Perwakilan Sumut membahas kendala proses input data siswa beberapa SMK melalui jalur prestasi ke sistem seleksim sehingga menghambat siswa mengikuti jalur undangan masuk PTN (Perguruan Tinggi Negeri).
Dalam audiensi tersebut, Ombudsman mengungkapkan sejumlah sekolah mengalami keterlambatan dalam proses input data, sehingga beberapa siswa tidak terdaftar dalam sistem.
Kasus serupa sebelumnya terjadi di beberapa madrasah aliyah, tetapi telah berhasil diselesaikan. Namun, hingga kini beberapa SMK masih menghadapi kendala, di antaranya SMK 10 Medan, SMK Swasta Jambi, SMK 1 Kabupaten Nias, dan SMK 1 Air Putih, Kabupaten Batubara.
"Dari data yang kami miliki, penyelesaian untuk sekolah-sekolah ini belum ada. Padahal, jadwal seleksi sudah berjalan, dan sistem input data nasional tidak lagi bisa diakses," ujar perwakilan Ombudsman.
Ombudsman berharap DPRD Sumut dapat menjembatani persoalan ini dengan pemangku kebijakan terkait agar para siswa tidak kehilangan hak mereka untuk masuk perguruan tinggi. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengikuti seleksi jalur lain, seperti jalur tes.
Sutarto, selaku Wakil Ketua DPRD Sumut, mengapresiasi langkah Ombudsman dan menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Ombudsman Pusat serta Kementerian terkait. Ia menegaskan pentingnya mencari solusi konkret agar siswa tidak dirugikan.
Baca Juga: Jalur Prestasi PPDB di Humbahas Diusul Lewat Seleksi Ujian, Begini Kata Kadis Pendidikan
"Ini menyangkut pelayanan publik dan masa depan siswa. Kita harus memastikan ada solusi, baik melalui jalur tes maupun bimbingan gratis untuk mereka," ujarnya.
DPRD Sumut Dorong Solusi Jangka Panjang
DPRD Sumut juga mengusulkan agar pertemuan rutin diadakan setiap tiga bulan untuk memantau permasalahan serupa di sektor pendidikan. Sutarto menekankan bahwa pihak sekolah dan dinas terkait harus bertanggung jawab atas kendala yang terjadi, termasuk dalam hal pendanaan untuk solusi alternatif.
"Jangan sampai harapan para siswa pupus akibat kesalahan administrasi atau teknis. Kami bersama Ombudsman dan media akan terus mengawal permasalahan ini agar tidak terulang di tahun-tahun mendatang," pungkasnya.
Baca Juga: Oloan Nababan Bekali Siswa SMAN 2 Lintong Nihuta Kiat-kiat Masuk PTN Melalui Workshop
Dengan audiensi ini, diharapkan ada langkah konkret dari pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan input data siswa, sehingga seluruh calon mahasiswa dapat memperoleh hak secara adil dan transparan.(mis)