Realitasonline.id - MEDAN | Sumatera Utara menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan APBD TA 2025.
Di tengah seruan percepatan realisasi dari Kemendagri, Sumut tercatat berada di atas rata-rata nasional baik dari sisi belanja maupun pendapatan daerah.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar Kemendagri secara virtual dan diikuti Pj Sekda Sumut Sulaiman Harahap dari Kantor Gubernur Sumut, Senin (17/11/2025).
Baca Juga: Prof Muryanto Sah Terpilih Rektor USU, Kumpulkan 22 Suara
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memaparkan realisasi anggaran nasional hingga November 2025 masih berada di angka 64,43%, jauh dari target 92%. Ia meminta seluruh Pemda melakukan akselerasi.
“Waktu sudah hampir satu bulan lagi sudah tutup buku. Saya minta masing-masing daerah untuk melihat hal yang perlu dilakukan percepatan,” kata Tomsi.
Di tengah kondisi tersebut, kinerja Sumut menonjol dengan realisasi belanja yang mencapai 67,18% dan realisasi pendapatan 80,56%, lebih tinggi dibandingkan capaian rata-rata nasional.
Angka ini mencerminkan pergerakan anggaran daerah yang relatif lebih progresif.
Baca Juga: OPS Zebra Toba 2025 Poldasu Maksimalkan Edukasi,Pencegahan dan Penindakan
Tomsi menyebutkan bahwa capaian Sumut patut dijaga dan terus ditingkatkan, mengingat masih ada sebagian kabupaten/kota yang perlu melakukan percepatan. Ia juga berharap Sumut tetap menjadi salah satu provinsi dengan serapan anggaran yang kuat dan konsisten.
Beberapa daerah dengan serapan rendah seperti Kabupaten Nias Barat (49,34%), Kota Medan (54,66%), dan Kota Gunungsitoli (57,37%) juga mendapat perhatian khusus agar dapat segera menyusul capaian provinsi.
Tomsi menegaskan pentingnya penguatan kapasitas SDM guna menjaga kualitas pengelolaan anggaran. “SDM harus disiapkan agar pengelolaan anggaran tepat, cepat, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Baca Juga: Tambah 2 Medali Emas, Indonesia Kokoh di Peringkat Kedua Kejuaraan Atletik U18 dan U20 Asia Tenggara
Sementara itu Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni memberikan sejumlah strategi percepatan, mulai dari percepatan pengadaan sejak akhir Agustus, optimalisasi belanja digital melalui E-katalog dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), percepatan penetapan pejabat pengelola keuangan, sampai penetapan Petunjuk Teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus (DAK).