Realitasonline.id - Medan | Permasalahan infrastruktur, banjir, pelayanan publik, hingga bantuan sosial masih menjadi aspirasi utama masyarakat Kota Medan.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Medan dengan agenda Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Keempat Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 Anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan (Dapil) 1 sampai 5, Senin (19/1/2026).
Rapat paripurna dibuka dan dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala.
Baca Juga: HPN 2026 Banten, Presiden Prabowo Siap Hadir Menteri Fadli Zon Letakkan Batu Pertama Museum Siber
Sidang turut dihadiri Wali Kota Medan Rico Waas, anggota dewan, Sekda, para kepala OPD, serta camat se Kota Medan.
Dalam laporan reses yang dibacakan perwakilan masing-masing dapil, mayoritas masyarakat masih mengeluhkan kondisi infrastruktur, mulai dari drainase yang tidak berfungsi optimal, jalan rusak, hingga minimnya penerangan jalan umum yang dinilai rawan memicu tindak kriminal.
Selain itu, persoalan banjir masih menjadi keluhan serius, khususnya di wilayah Medan Utara. DPRD Kota Medan pun mendorong OPD terkait agar segera melakukan langkah konkret, termasuk normalisasi sungai-sungai di Kota Medan untuk meminimalisir luapan air ke permukiman warga.
Perwakilan Dapil I, Lily, dalam laporannya menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat hasil reses di lapangan. Ia menyebut warga meminta perbaikan drainase di Jalan Gaperta Ujung serta perbaikan Jalan Dwi Kora yang kondisinya rusak.
“Warga Cinta Damai Helvetia juga meminta pengerukan drainase karena kawasan tersebut selalu banjir saat hujan,” ujarnya.
Tak hanya itu, lanjut Lily, masyarakat juga mengeluhkan lumpur sisa banjir yang belum dibersihkan, serta banyaknya lampu jalan yang mati total.
“Masyarakat meminta agar lampu jalan segera diperbaiki karena lokasi tersebut rawan kriminal. Selain itu, warga juga mengusulkan penyediaan bak sampah dan pendataan ulang penerima PKH serta bantuan lansia agar tepat sasaran,” katanya.
Ia menambahkan, warga juga berharap kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan serta pelayanan BPJS Kesehatan yang lebih tegas dan tidak mempersulit masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Dapil II, Dr. Drs. H. Muslim, M.S.P., menekankan pentingnya normalisasi Sungai Deli dan Sungai Badera sebagai solusi utama penanggulangan banjir di Kota Medan.
“Normalisasi terakhir dilakukan tahun 2000. Kalau tidak ada normalisasi, mustahil banjir bisa ditangani secara maksimal,” ujarnya.