Selain itu, masih terdapat kasus penelantaran, trafficking, eksploitasi, dan bentuk kekerasan lainnya.
Dwi menjelaskan, di antara kasus kekerasan terhadap anak di Sumut, dimungkinkan terdapat kasus child grooming, meskipun pihaknya belum dapat memastikan jumlah pastinya.
“Kami masih akan melakukan pemilahan mana kategori child grooming dan mana kasus tindak pidana kekerasan seksual biasa terhadap anak. Karena child grooming ini memiliki pendekatan yang berbeda,” ujarnya.
Menurut Dwi, child grooming merupakan aktivitas manipulatif yang dilakukan pelaku atau predator (groomer) untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan kendali atas anak, yang pada akhirnya berujung pada eksploitasi atau pelecehan seksual.
“Kasus child grooming tidak terjadi tiba-tiba seperti kasus kekerasan seksual lainnya. Ada tahapan yang dilakukan pelaku dengan mulai membangun hubungan, kepercayaan bahkan hingga korban merasa ketergantungan dan sampai mengalami krisis kepercayaan kepada orangtua dan lebih mempercayai pelaku,” terang Dwi.
Korban child grooming dapat mengalami trauma, rasa minder, ketakutan, serta gangguan pada pola tumbuh kembang anak yang berdampak serius terhadap masa depan mereka.
Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, termasuk child grooming, Dinas P3AKB Sumut menegaskan tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan kolaborasi lintas pihak, terutama peran orangtua.
Pendidikan seksual perlu diberikan dengan bahasa yang disesuaikan usia anak, seperti pemahaman mengenai bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain.
Selain itu, orangtua juga diharapkan menjalin komunikasi yang terbuka agar anak merasa aman bercerita tentang pengalaman yang dialaminya.
“Pengawasan orangtua juga sangat dibutuhkan, dengan siapa anak bersahabat, di mana lingkungan tempatnya bergaul. Paling penting orangtua harus menjadikan diri mereka orang yang paling nyaman dan aman sehingga anak tidak mencari perlindungan kepada orang lain,” kata Dwi.
Dinas P3AKB Sumut juga berkomitmen memberikan respons cepat terhadap setiap laporan kasus kekerasan, termasuk melakukan intervensi awal seperti visum, konseling psikologis, serta pendampingan hukum.
“Ini predator yang harus kita hentikan, kami tegas akan melakukan pendampingan hukum, agar si predator mendapatkan sanksi hukum sesuai aturan, karena kalau dibiarkan akan merusak generasi bangsa,” tegasnya. (AY)