Saat ini terdapat 40 LPK terdaftar di Sumut, namun hanya 11 LPK yang memiliki kewenangan mengirim peserta magang ke Jepang. Melalui jalur ini, peserta menanggung biaya sendiri sebesar Rp42 juta yang mencakup biaya keberangkatan, pelatihan, dan kemahiran bahasa Jepang.
“Selama ini masyarakat kita yang berkeinginan magang ke Jepang rata-rata dari kalangan menengah ke bawah. Kita sampaikan ke pak Gubernur bagaimana agar Pemprov Sumut melalui Bank Sumut dapat mengucurkan KUR untuk masyarakat yang akan magang ke Jepang melalui LPK,” katanya.
Pinjaman Bank Sumut
Disnaker Sumut telah berkoordinasi dengan Bank Sumut untuk membahas formulasi skema pinjaman yang tepat.
“Saat ini sedang dalam pembahasan mekanismenya bagaimana, penjaminnya seperti apa, jangan sampai nanti kredit macet. Kita berharap dari pinjaman ini anak-anak yang mau magang bisa berangkat ke Jepang, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran kita di Sumut,” ujar Yuliani, seraya menyebutkan bahwa skema serupa telah diterapkan di Jawa Barat, Bali, dan Jawa Timur.
Program magang dinilai efektif menekan angka pengangguran di Sumatera Utara. Saat ini jumlah pengangguran tercatat sebanyak 448 ribu orang, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 458 ribu orang.
Peserta magang ke Jepang selama tiga hingga lima tahun diharapkan dapat kembali ke Indonesia dengan keterampilan yang meningkatkan kemandirian ekonomi.
“Kita berharap apa yang mereka peroleh di Jepang dapat dikembangkan di Sumatera Utara, seperti sistem pertanian, sehingga Sumut juga bisa bangkit. Ada alumni yang sudah magang ke Jepang, kembali ke Sumut dan bekerjasama dengan kelompok tani di Tapanuli Utara, mereka sukses mengembangkan pertanian cabai,” katanya.
Ke depan, Disnaker bersama Dinas Pendidikan dan LPK akan memberikan pembekalan awal terkait program magang Jepang kepada siswa SMA dan SMK di Sumut.
“Kita sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan Sumatera Utara dan nanti kita akan sosialisasi bersama LPK ke SMA/SMK apa yang harus dilakukan siswa sejak dini jika ingin magang ke Jepang, karena selama ini masyarakat yang ingin magang belum mendapatkan pembekalan sejak di sekolah,” ujar Yuliani. (AY)