Di lokasi GPM, pemerintah akan menyediakan lapak khusus dengan spanduk resmi dan menjual daging ayam di bawah harga pasar. Jika harga pasar berada di angka Rp40.000 per kilogram, maka daging ayam dalam program intervensi akan dijual sekitar Rp37.000–Rp38.000 per kilogram.
Menariknya, intervensi ini tidak dilakukan dengan mekanisme subsidi penuh oleh pemerintah. Pemprov Sumut justru mengajak produsen untuk ikut melakukan penyesuaian harga melalui jaringan distribusi mereka sendiri.
"Yang mengintervensi bukan semata-mata pemerintah. Kita ajak produsennya ikut intervensi pasar dengan jaringan mereka. Jadi mereka sendiri yang menjual dengan harga lebih rendah di titik-titik yang kita tentukan," jelasnya.
Baca Juga: Wagub Surya: Pemprov Sumut Komit Tindak Lanjuti Hasil Reses Anggota DPRD Sumut
Volume yang disiapkan pun tidak akan menutup seluruh kebutuhan pasar. Jika satu pasar menghabiskan hingga dua ton per hari, pemerintah hanya akan memasok sebagian, misalnya 500 kilogram hingga satu ton. Tujuannya bukan mematikan pedagang, melainkan menekan rata-rata harga agar kembali stabil.
"Kita tidak suplai semua. Pedagang tetap punya rezeki. Kita hanya ganggu harga supaya ratenya turun dan tidak liar," katanya.
Pelaksanaan GPM ini juga disesuaikan dengan momentum perhitungan inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya pada awal pekan. Selain itu, intervensi akan diperkuat pada akhir pekan karena pola belanja masyarakat cenderung meningkat pada Sabtu dan Minggu.
Pemprov Sumut memastikan langkah ini akan berlangsung hingga menjelang Idulfitri, dengan evaluasi berkala. Setelah fokus pada daging ayam, intervensi juga akan diperluas ke daging sapi dan komoditas lain seperti bawang, jika diperlukan.
"Fokus kita sekarang daging ayam dulu karena sudah di atas harga rata-rata. Setelah itu baru kita lihat komoditas lain. Yang jelas, kita tidak ingin komoditas bermasalah dibiarkan tanpa intervensi," pungkasnya.