Realitasonline.id - Jakarta | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan evaluasi sekaligus memperkuat penyelenggaraan layanan pertanahan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tersebar di berbagai daerah.
Langkah ini dilakukan guna memastikan pelayanan publik semakin optimal dan mudah diakses masyarakat.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan, pihaknya telah aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan MPP sebagai bentuk komitmen menghadirkan layanan pertanahan yang terintegrasi.
Baca Juga: Lokasi Pengguna Narkoba Digrebek, Pelaku dan Senpi Diamankan Tim Gabungan Kodim 0201/ Medan
“ Kementerian ATR/BPN sudah banyak berpartisipasi dalam MPP karena pelayanan pertanahan ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kita pastikan layanan di MPP ini semakin hari semakin optimal pelaksanaannya, tentu selaras dengan standar dan kebijakan pelayanan publik nasional, ” ujar Dalu saat membuka webinar penguatan penyelenggaraan pelayanan pertanahan pada MPP, kemarin
Webinar yang diikuti sekitar 500 peserta ini dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi BPSDM ATR/BPN, Norman Subowo, dihadiri sebagai narasumber, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko ATR/BPN, Einstein Al Makarima.
Dalam kesempatan tersebut, Dalu mengungkapkan bahwa evaluasi terhadap penyelenggaraan MPP dilakukan berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Baca Juga: BPN Sumut Raih Prestasi, Wamen Soroti Kualitas Pelayanan Publik
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam MPP, seperti Kementerian Keuangan maupun Dinas Pendapatan Daerah.
Selain itu, aspek kualitas pelayanan juga menjadi fokus utama dalam evaluasi dan seluruh jajaran ATR/BPN harus menindaklanjuti berbagai aspek tersebut secara berkelanjutan, sistematis dan terstruktur agar layanan di setiap loket MPP benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalu juga menekankan pentingnya kesamaan persepsi di seluruh satuan kerja dalam menyelenggarakan layanan MPP.
" Saya minta seluruh jajaran, mulai dari Kepala Kantor hingga staf di Kantor Pertanahan (Kantah), untuk bersikap responsif dalam memastikan pelayanan berjalan dengan baik, " terangnya.
Baca Juga: Royal Enfield Meteor 350, Motor Cruiser Gaya Klasik Modern dan Fitur Touring Lengkap
Sementara, Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, menyebutkan, hingga saat ini terdapat 305 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia dan jumlah tersebut, ATR/BPN telah berpartisipasi di 239 MPP.
“ ATR/BPN tergolong instansi dengan tingkat kehadiran yang cukup tinggi di MPP setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kami terus mendorong peningkatan pelayanan, apalagi pembukaan MPP mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat ,” ujar Yanuar.