Zakiyuddin turut mengusulkan relokasi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Namun, ia menyadari langkah tersebut membutuhkan pendekatan sosial yang matang.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menyampaikan bahwa secara teknis penanganan banjir rob sebenarnya dapat dilakukan. Namun, kompleksitas persoalan terletak pada banyaknya pemangku kepentingan di kawasan tersebut.
“Secara teknis itu tidak sulit. Namun, karena banyak stakeholder yang terlibat dan masyarakat sudah lama bermukim di sana, koordinasi menjadi tantangan utama,” ungkapnya.
Ia menambahkan, bahwa harus ada permasalahan yang jelas, sehingga penanganannya juga terarah.
Dukungan terhadap upaya penanganan banjir rob juga datang dari Anggota DPR RI Komisi V, Musa Rajekshah (Ijeck). Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak saja.
“Kami hadir untuk memastikan penyelesaian tuntas. Tidak bisa hanya Kementerian PU, semua pihak harus bertanggung jawab. Kami akan mendorong agar Komisi V menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor,” ujarnya.
Baca Juga: Pengurus SMSI Deliserdang Dilantik, Heri Siswoyo Jabat Ketua
Ia juga menyoroti perubahan fungsi lahan di kawasan pesisir, seperti hutan mangrove yang beralih menjadi perkebunan sawit maupun tambak, yang turut memperparah kondisi banjir rob.
“Kalau sedimentasi sungai tidak segera dinormalisasi, masalah ini tidak akan selesai. Selain itu, kerusakan mangrove juga harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Menurut Ijeck, diperlukan pembentukan tim koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik untuk penanganan teknis maupun non-teknis. Ia menegaskan bahwa perencanaan yang komprehensif menjadi kunci utama agar anggaran yang digelontorkan tidak terbuang sia-sia.(AY)