"Kalau kondisi ini terus berlanjut, kami khawatir akan terjadi peningkatan kriminalitas. Sudah mulai ada indikasi pencurian hasil pertanian seperti kopi, jahe, hingga besi," ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, masyarakat mendesak pemerintah untuk segera membatalkan pencabutan izin operasional TPL. Mereka juga menyayangkan sikap pemerintah kabupaten yang dinilai belum maksimal memperjuangkan nasib masyarakat, terutama terkait potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga: Kunjungan INALUM ke Kodam I/BB Perkuat Hubungan Kelembagaan dan Kerja Sama Strategis
Dalam aksi tersebut, perwakilan massa juga telah bertemu dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera Utara, Heri Wahyudi Marpaung.
Ia disebut berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan Gubernur Sumatera Utara agar tuntutan dapat disampaikan secara langsung.
"Harapan kami jelas, pemerintah segera mengambil langkah konkret. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban," pungkas Maju. (w)