MEDAN - realitasonline.id | Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi memahami harapan Walikota Medan Bobby Nasution soal dana bagi hasil (DBH) pajak ke Pemko Medan dibayar sesuai tahun berjalan. Ada proses pengawasan dari instansi terkait seperti audit untuk anggaran tersebut.
"Penyalurannya itu per triwulan. Triwulan I oke, triwulan II oke, triwulan III oke, dan triwulan IV. Masuk triwulan IV lantaran dia sudah perubahan tahun, pekerjaan-pekerjaan di dalam perpajakan tidak bisa langsung (dibayarkan)," katanya menjawab wartawan usai menghadiri sidang paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (24/6).
Menurutnya, ada proses-proses pelaksanaan pengawasan dalam perpajakan. Selain instansi pajak, ada audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebabkan penyaluran DBH pajak tidak tepat waktu di akhir tahun.
Baca juga: Pemilik Resto Ferrari Jadi Tersangka Pembunuhan Marsal, Sudah Rencanakan Agar Korban...
"Di (tahun) 2021, masih dalam proses. Sebab kalau tak hati-hati membayarnya karena ini menyangkut dengan urusan pajak, nanti ribut. Yang pasti bukan karena belum dibayar lantas dana itu dipakai oleh pemprov, ini proses," ujar Edy.
Gubernur mengungkapkan sejak dirinya diberi amanah memimpin Sumut, punya komitmen untuk penyaluran kurang salur DBH pajak ke kabupaten dan kota yang selama ini terjadi.
"Bahkan sejak saya gubernur ada hampir Rp2 triliun utang DBH (tidak dibayarkan). Tapi tak ribut orang, karena saya ingin itu dibayarkan. Saya lalu tanya BPKAD, mereka bilang sudah disetor namun masalah di akhir tahun tidak serta merta bisa dibayarkan. Keterlambatannya seperti yang saya sampaikan tadi," pungkasnya didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setdaprovsu, Ismael Sinaga.