Seharusnya peserta ujian berhak memperoleh soal secara utuh sehingga strategi untuk mengerjakan soal yang dianggap "lebih mudah" dapat dilakukan lebih dahulu dibanding soal yang lebih sulit.
Keluhan lain yang disampaikan oleh peserta menurut Hendro yakni pelaksanaan ujian ini sangat rawan dari sisi pengawasan. Sebab praktik "joki" sangat berpotensi terjadi mengingat pengawasan dipastikan tidak maksimal.
Selanjutnya, keluhan juga berupa adanya indikasi pemaksaan ujian dilakukan secara daring dengan alasan waktu ujian berlangsung saat adanya kebijakan PPKM Darurat di Kota Medan. Dimana menurut peserta hal ini seharusnya dapat diatasi dengan membagi peserta yang total berjumlah 63 orang pada beberapa ruangan dengan memperhatikan jarak.
Hal ini dinilai efektif sebab pada awalnya Tim Seleksi (Timsel) sempat mengumumkan pelaksanaan ujian tatap muka dengan syarat peserta wajib menunjukkan hasil tes swab PCR untuk memastikan tidak terjadi penularan Covid-19 di lokasi ujian.
Keluhan atas pelaksanaan seleksi KI Sumut tersebut menurut Hendro menjadi masukan bagi Komisi A DPRD Sumut untuk memastikan tidak terjadi pada seleksi KPID Sumut.
"Sesuai informasi yang kami peroleh dari Timsel KI Sumut, ujiannya memang menyesuaikan kebijakan pusat, diarahkan kepada daring. Namun untuk proses calon KPID tiga tahun ke depan ini, kami sudah memanggil Timsel hari Selasa kemarin.Kami sudah memastikan tahapan-tahapan itu sesuai dengan kaidah dan mekanisme Peraturan KPI No.1/2015. Kami cek pasal per pasalnya sudah oke," ujarnya.
Hal kedua kata Hendro, Komisi A juga telah melihat persiapan umum dan persiapan khusus sesuai Peraturan KPI dimaksud.
"Kita berharap dan berdoa semoga PPKM ini tidak diperpanjang lagi. Sehingga proses seleksi ini bisa langsung, tidak daring lagi. Kami terus monitoring proses ini," tandasnya. (rel)