MEDAN - realitasonline.id | DPRD Medan minta Dinas Kesehatan (Dinkes) kota setempat mengevaluasi pelayanan Rumah Sakit dr Pirngadi dan Puskesmas yang ada di ibu kota Provinsi Sumatera Utara.
Demikian dikatakan juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Medan Mulia Asri Rambe SH. Sebab, menurutnya, masalah vaksinasi dan penanganan pandemi covid 19, harus mendapat perhatian serius karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan masyarakat. Terutama pengelolaannya harus lebih profesional.
Pria yang akrab disapa Bayek ini membacakan pendapat fraksinya pada sidang paripurna DPRD Medan dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2021 di gedung dewan, Senin (13/9/2021).
"Kami mohon agar Pemko Medan dapat segera memberikan perhatian yang lebih serius,"ungkap wakil ketua Fraksi Partai Golkar yang duduk di Komisi I ini. Kemudian lanjut Bayek, Fraksi Partai Golkar berharap Dinas Kesehatan harus meningkatkan upaya-upaya pencegahan penyebaran pandemi covid 19 di seluruh wilayah Kota Medan, serta mendukung upaya pemerintah untuk melakukan vaksinasi secara merata di wilayah Kota Medan agar mencapai Herd Immunity (Kekebalan Komunal) terhadap covid 19.
Tidak itu saja, dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE, didampingi pada wakil ketua yakni Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, Bahrumsyah yang juga dihadiri Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman sertu unsur pejabat Pemko Medan lainnya itu, Bayek juga menyoroti sektor pendidikan.
Dimana kata Bayek, sektor pendidikan merupakan pilar penting bagi kemajuan suatu negara dan wilayah. Pada masa pandami covid 19 ini, pendidikan dilakukan dengan pengajaran jarak jauh (daring), guna menghindari penyebaran covid 19 secara masif. Bagaimana kesiapan sekolah jika dilakukan pembelajaran tatap muka, serta bagaimana Dinas Pendidikan menangani dan mengantisipasi segala permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan, dimana masih ada sebagian masyarakat yang kesulitan saat mengakses pembelajaran jarak jauh,dengan gadget dan kuota internet yang mahal,ungkap Bayek
"Untuk satgas penanganan covid 19, perlu kita dukung dan perkuat fungsi dan kewenangannya terutama menangani pemberlakuan pembahasan kegiatan masyarakat (PPKM) agar penyebaran covid 19 dapat terkendali," tandas Bayek.