MEDAN - realitasonline.id | DPRD Medan akan melakukan pergeseran anggaran pengadaan ke program ketahanan pangan pada RAPBD 2022. Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan gizi buruk dan stunting (kekerdilan pada anak) di kota ini khususnya di kawasan Medan Utara.
Anggota DPRD Medan Haris Kelana Damanik di Medan, Sabtu (30/10/2021), menyebutkan Dinas Ketahanan Pangan kota setempat harus fokus mengatasi persoalan gizi buruk dan kekerdilan di daerah ini.
"Makanan tambahan dan vitamin sejak bayi harus diperbanyak untuk mencegah gizi buruk dan stunting," kata Haris Kelana Damanik.
Penanganan gizi buruk dan kekerdilan, lanjut dia, hanya bisa dilakukan lewat pemenuhan asupan gizi sejak dalam kandungan maupun ketika balita dan anak-anak bagi warga di ibu kota Provinsi Sumut ini.
Dia mengemukakan perlunya Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan memperbanyak program pemberian makanan tambahan, seiring dengan upaya mengurangi angka kemiskinan.
Ia mengatakan walau Pemkot Medan menyebutkan angka kekerdilan mengalami penurunan sekitar 20 persen setahun terakhir, dari 491 kasus pada 2020 menjadi 393 kasus tahun ini, khusus di Medan Utara harus fokus pada perbaikan gizi sedangkan di Belawan penekanan kemiskinan.
"Khusus di Medan Utara, kita minta fokus perbaikan gizi dan menekan kemiskinan di Belawan. Maka perlu pemberian makanan tambahan bagi warga, apalagi dampak pandemi," ujarnya.