"Pemerintah daerah juga diminta maksimalkan Posko Covid-19 hingga tingkat desa. Selain upaya pemerintah yang terus melaksanakan vaksinasi. Karena itu saya apresiasi seluruh Pemerintah Daerah atas apa yang dilakukan selama ini secara bersama-sama," ujar Yuli yang juga Koordinator Wilayah Sumut untuk Sekretariat Kemenkes.
Guna mendorong percepatan vaksinasi, lanjut Yuli, Kemenkes meminta Pemprov segera mendistribusikannya ke kabupaten/kota setelah dikirim. Selanjutnya memantau data dengan prinsip akuntabilitas, rekonsiliasi, serta mengawasi pelaksanaannya dengan baik.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Ismail Lubis menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan atas kerja sama dengan Kemenkes RI dalam upaya rekonsiliasi data. Karena masih ada kesenjangan antara data antara kabupaten/kota dan provinsi, termasuk instansi lain. "Melalui pertemuan ini, permasalahan itu dapat diselesaikan," sebutnya.
Meski begitu, pihaknya mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota yang telah berhasil melakukan vaksinasi hingga posisi di atas 60% jumlah penduduk penerima vaksin. Untuk cakupannya hingga 30 November 2021, dosis satu sebanyak 6,65 juta (58,31%), dan dosis dua sebanyak 4,627 juta (40,53 %), serta dosis tiga sebanyak 58.047 (81%), sehingga total 11.344.948 dosis.
"Adapun vaksin yang sudah diterima sampai 30 November 2021, melalui Gudang Provinsi sebanyak 10.927.734 dosis dan melalui aplikasi SMDV sebanyak 2.640.200. Total sebesar 13.567.934 dosis. Sudah diterima/dialokasikan oleh kabupaten/kota sebanyak 12.712.586 dosis," terangnya.
Beberapa daerah, lanjut Ismail, capaian vaksinasi dosis pertama sudah di atas 70%, seperti Kabupaten Samosir (91,7%), Pakpak Bharat (90,1%), Humbahas (87,6%), Karo (76,5%), Kota Sibolga (90%), Medan (76,2 %) serta beberapa lainnya.
"Dengan data yang ada, maka perlu kita lakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi di kabupaten kota yang strategis, guna menjangkau sasaran di setiap wilayah atau masyarakat yang belum terlayani," pungkasnya. (AL)