Sementara itu, Menteri Sri Mulyani Indrawati menyampaikan UU HPP ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menyehatkan kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Instrumen APBN Itu peranannya penting sehingga dapat digunakan untuk belanja negara. Misalnya belanja negara bisa langsung oleh lembaga kementerian seperti Menteri PUPR yang membangun jalan, atau melalui daerah Pak Wagub tadi sampaikan kapan bisa kita dapatkan bagi hasil dari sawit, sebagian adalah ditransfer dari pusat ke daerah untuk pemerintah daerah membelanjakannya. Ada juga kita membelanjakannya yakni Investa ke BUMN. Itulah yang merupakan anggaran belanja negara," ujarnya.
APBN, tambahnya sebagai tools yang harus dijaga terus kesehatannya. "Selama pandemi ini APBN bekerja terlalu keras. Penerimaan jatuh, penghasilan masyarakat menurun tapi belanja atau pengeluaran negara meningkat untuk pendidikan, untuk sosial akibat pandemi namun tetap terus berusaha meningkatkan infrastruktur sebagai upaya agar perekonomian bisa berkembang," ujarnya.
Pendapatan negara, lanjutnya penopang terbesarnya adalah pajak, bea cukai dan PNBP. "Perpajakan tidak melulu untuk mengumpulkan pendapatan. Pajak menjadi instrumen yang penting bagi negara dipakai pada saat susah maupun pada saat senang," ujarnya.
Dalam situasi tertekan, defisit bisa ditingkatkan tapi tidak boleh dilakukan terus menerus karena bisa menangani krisis ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya kembali menyehatkan APBN secara terukur dengan melakukan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Di Indonesia, pemakaian dana APBN terlihat pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "APBN begitu sangat fleksibel dan responsif dan hadir memberikan bantuan sosial, bantuan kepada UMKM dan dukungan counter cyclical untuk mengurangi dampak negatif dari covid-19," ujarnya. (AY)