Masih kata politisi PAN Kota Medan ini sejak 1 Desember 2022, program UHC diberlakukan sosialisasi baik melalui media cetak, media elektronik, media online gencar dilakukan Pemko Medan agar masyarakat Kota Medan khususnya mengetahui apa itu UHC sebenarnya.
Di samping itu juga, pihak legislatif pun melakukan hal yang sama baik melalui Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) dan reses di setiap daerah pemilihannya (dapil) dengan melibatkan BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan maupun pihak rumah sakit.
“Dengan demikian masyarakat cepat mengetahuinya apa sebenarnya program UHC tersebut,” katanya.
Dia berharap program ini akan berjalan sesuai harapan dan tak ada lagi keluhan tentang pelayanan kesehatan maupun mahalnya biaya rumah sakit.
“Kita sangat mengharapkan program yang mencakup kesehatan seluruh masyarakat Medan ini bisa berjalan sesuai harapan, sehingga tak ada kendala lagi dari rumah sakit. Ini benar-benar program luar biasa dan patut diapresiasi. Kesehatan masyarakat semakin terjamin,” ujarnya.
Ketua Komisi II ini juga mengimbau BPJS Kesehatan agar melakukan sosialisasi terkhusus terhadap rumah sakit supaya masyarakat yang hendak berobat menggunakan program UHC tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
“Jangan sampai ada keluhan dari masyarakat, mereka berobat ditolak rumah sakit gegara menggunakan program UHC," ujarnya. (AY)