BLANGPIDIE - realitasonline.id | Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) berbondong-bondong mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat, Senin (3/10) pagi.
Dengan menggunakan kendaraan roda dua, para tenaga honorer memadati halaman depan gedung DPRK Abdya untuk mengadu nasib terkait SK kontrak yang terputus karena pergantian tampuk kepemimpinan, sehingga tidak bisa mengikuti atau mendaftar menjadi calon PPPK.
"Kami datang untuk mengajak DPRK bersama-sama membela hak kami sebagai tenaga kerja di pemerintahan Abdya yang telah terputus SK-nya beberapa tahun yang lalu," kata salah seorang orator aksi.
Menanggapi keluh kesah para tenaga honorer itu, Wakil Ketua II DPRK Abdya Hendra Fadli mengatakan, kalau sebelum aksi yang dilakukan hari ini, pihaknya sudah lebih dulu menyampaikan masalah tenaga honorer kepada pemerintah setempat untuk mendobrak aturan Menpan-RB Republik Indonesia (RI) yang dinilai pihaknya telah menzalimi tenaga honorer lainnya.
"Sebelumnya kami juga sudah menyampaikan kepada Pj Bupati Abdya tentang nasib tenaga honorer yang tidak bisa ikut seleksi PPPK, kerena berbenturan dengan aturan Menpan-RB RI," jelas Hendra di hadapan tenaga honorer yang masih memadati perkarangan Kantor DPRK setempat.
Setelah memberikan beberapa wejangan, Hendra Fadli didampingi anggota DPRK lainnya, mengajak perwakilan aksi masuk kedalam ruangan rapat di Kantor DPRK Abdya untuk mendiskusikan persoalan tersebut.
Dalam aksi itu juga nampak hadir, Wakil Ketua I DPRK Abdya, Syarifuddin, Kapolres Abdya AKPB Dhani Catra Nugraha, para anggota DPRK, Juli Nardi, Anton Sumarno, Yusran, Sudirman, Agusri Samhadi yang di backup puluhan personil TNI/Polri dan Satpol PP yang ikut mengamankan aksi tersebut.
