BANTEN - realitasonline.id | Rapat Kordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia (Rakornas KPI) 2022, pemerintah mengingatkan jangan ada monopoli penyiaran oleh segelintir orang maupun kelompok. Migrasi penyiaran digital harus membawa keberuntungan masyarakat Indonesia.
Hal ini disampaikan Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI yang diwakili Marsekal Muda TNI Arief Mustofa pada pembukaan Rakornas KPI 2022 yang diselenggarakan di Provinsi Banten, Rabu (7/11/2022). Dari Sumut dihadiri Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Utara Anggia Ramadhan didampingi Edward Thahir selaku wakil ketua, Ayu Kesuma Ningtyas Kordinator Bidang Isi Siaran, Dearlina Sinaga Kordinator Bidang Kelembagaan, Muhammad Hidayat Kordinator Bidang PS2P.
Arief Mustofa mengatakan pemerintah mengharapkan Rakornas KPI 2022 ini menjadi forum diskusi untuk merumuskan kebijakan penting KPI atas isu penting.
Pemerintah juga mengharapkan peran KPI mampu menghadirkan layanan informasi yang sehat dan tersedinya informasi yang beragam kepada publik, sebutnya.
Ditegaskannya lebih lanjut, penyiaran digital dapat menguntungkan masyarakat. Tidak hanya konten nasional, tetapi diharapkan konten lokal akan lebih mendapat keberagaman.
Sementara itu Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo RI, Usman Kansong mengulas tentang demokratisasi bidang penyiaran. Disebutkannya, hadirnya penyiaran digital yang mana 1 MUX bisa mengisi 12 kanal dan akan banyak terjadi keberagaman penyiaran.
Selama ini menggunakan siaran analog telah menghalangi demokratisasi penyiaran. Dengan penyiaran digital, kanal-kanal akan beragam dengan kepemilikan beragam pula. Di sinilah terjadi demokratisasi penyaluran.
