Senada dengan Agung, Honorer di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Deny Setiawan (32) pun menampik jika dirinya ingin adanya perubahan kesejahteraan menjadi faktor utama mencalonkan diri sebagai Kades.
“Alhamdulillah sebenarnya dengan gaji honorer kita sudah cukup sebenarnya, karena kita dak terlalu mikir untuk orang lain. Kalau kades memang lebih baik tapi tetap banyak pengeluaran untuk sosial,” terang Deny.
Alasan utama Deni beralih menjadi Kades karena ingin membangun kampung halamannya. Mengingat pendidikan dan pengalaman selama bekerja sebagai honorer dirasa cukup untuk dirinya mendedikasikan dirinya.
“Dari pendidikan dan pengalaman, jadi ini alasan untuk mendedikasikan diri membangun kampung halaman. Mudah-mudahan kalau terpilih bisa melayani seluruh masyarakat,” ujar Deny.
Honorer Boleh Ikut Dengan Izin Kepala Dinas
Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Melta Indah Nurhayati mengatakan tidak ada larangan untuk pegawai pemerintah baik honorer/ tenaga kontrak maupun ASN yang ingin ikut dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak. Hanya saja sesuai aturan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2016, honorer yang ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Desa wajib melengkapi dari dengan Surat Izin dari Kepala Dinas.
“Jadi mereka sekarang ini mengantongi surat izin dari Kepala Dinas. Mereka tetap bekerja sehari-hari di instansi mereka namun begitu ada tahapan Pilkades yang harus mereka ikuti tetap dengan mengantongi surat izin dari atasan,” jelas Melta.
Selain itu pula, honorer yang ikut juga harus membuat Surat Pernyataan untuk tidak akan menggunakan fasilitas ataupun kewenangan mereka sebagai honorer untuk kepentingan Pilkades.
