Ketiga, rendahnya investasi kerena citra sebagai daerah bekas konflik dan daerah rawan bencana. Sehingga investor akan berpikir seribu satu kali untuk menanamkan uangnya di Aceh. Hal ini perlu kerja sama semua pihak untuk meyakinkan investor tentang keamanan Aceh.
“Maka dari itu, permasalahan itu semua harus dituntaskan melalui langkah terpadu dan intensif salah satunya Musrenbang RKPD. Karena di situ merupakan arena pengambilan keputusan secara partisipatif dalam kebijakan daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Abdya Muslizar MT menyampaikan musrenbang adalah untuk menyusun kerangka pembangunan daerah. Tahun 2019 saja belum selesai dan tahun 2020 sudah dibahas agar benar-benar matang perencanaanya.
Jika melihat jumlah anggaran, Aceh paling banyak namun angka kemiskinan masih tinggi. Harusnya pembangunan itu jangan terfokus kepada fisik semata tapi harus diimbangi dengan pemberdayaan terutama dalam membentuk akhlak umat dan meningkatkan ekonomi masyarakat lebih baik.
“Kepada Bappeda Abdya, kami mengingatkan agar memastikan kembali setiap gampong mendapat jatah pembangunan dalam anggaran APBK. Artinya, merata tidak mesti sama. Yang penting sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran,” pungkas Muslizar.
Kegiatan ini juga dihadiri Kapolres Abdya, AKBP Moh Basori SIK, Dandim 0110/Abdya Letkol Arm Iwan Aprianto SIP, mewakili Kajari, Handri SH, Ketua Komisi A DPRK Abdya Nurdianto, Kepala PN Blangpidie Zulkarnaini SH MH, para Asisten, Kepala SKPK, para kepala Perbankan dan tamu undangan lainnya. (ZA)