BELITUNG TIMUR – realitasonline.id | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur turun drastis. Padahal kondisi di lapangan masih banyak sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai.
Ternyata banyak sekolah di Kabupaten Beltim yang tidak mengusulkan anggaran perbaikan sarana dan prasarana (Sapras) sekolah pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hal ini lantaran sekolah-sekolah kurang melaporkan kondisi fisik yang sebenarnya, alasannya untuk meningkatkan akreditasi sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Beltim Sarjano melalui Sekretaris Dinas Dedy Wahyudi mengungkapkan pada 2021 DAK Fisik sekolah di Kabupaten Beltim mencapai Rp10 milyar dan pada 2022 juga hampir Rp10 milyar. Namun pada 2023 ini DAK Fisik sekolah turun menjadi Rp5 milyar.
“Sasaran pembangunan fisik di sekolah jadi kurang rapi, terutama dalam pengusulan Sapras di Dapodik. Banyak sekolah yang tidak mengisi kebutuhan Sapras sekolahnya,” kata Dedy, seusai Pembukaan Kegiatan Workshop Implementasi Dana BOS/BOP Tahun 2023 dan Pengisian Data Sarana Prasarana Sekolah pada Dapodik Pengusulan DAK Reguler Tahun 2024 di Auditorium Zahari, Rabu (8/3/23).
Padahal menurut mantan Sekretaris Diskominfo Beltim ini dari total 144 sekolah, yakni 17 TK Negeri, 105 SD Negeri dan 22 SMP Negeri yang ada di Kabupaten Beltim, hampir seluruhnya membutuhkan pembangunan fisik atau pun perbaikan Sapras.
“Secara fisik hampir semua perlu. Sekarang semuanya tinggal mengajukan dalam Dapodik tadi, ada yang perlu rehab total, atau sebagian. Bahkan ada beberapa sekolah di daerah-daerah yang terpencil kondisi bangunan fisiknya cukup memprihatinkan,” ungkap Dedy.
Untuk itulah Dedy berharap pada Kegiatan Workshop Implementasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/ Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Tahun 2023 dan Pengisian Data Sarana Prasarana Sekolah pada Dapodik Pengusulan DAK Reguler Tahun 2024 ini para kepala sekolah dan operator Dapodik paham tentang cara pengisian usulan Sapras di Dapodik.