Realitasonline.id - Jakarta | Kementrian ATR BPN menyatakan dukungannya terhadap pengadaan taanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung.
Dukungan ini disampaikan sebagai upaya untuk mengatasi banjir Jakarta. Hal itu ditegaskan Menteri ATR BPN Nusron Wahid saat Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah dan Pengendalian Banjir di Daerah Khusus Jakarta yang digelar di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Dalam rapat tersebut dihadiri Menteri PU Dody Hanggodo, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR BPN, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PU, jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta, Alen Saputra, serta jajaran terkait.
Nusron Wahid menyampaikan tugas Kementerian ATR BPN, selain mendukung Menteri PU dan Gubernur DKI Jakarta juga mengkawal bagainana proses pengadaan tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung bisa tercapai sesuai target.
"Pengadaan Tanah ini mencakup kawasan dari Pengadegan hingga Rawajati, dengan total area sekitar 11 hektare atau sepanjang 16 kilometer di sepanjang sungai, ” ujar Nusron Wahid.
Menteri Nusron juga menyebutkan, penetapan lokasi (Penlok) proyek ini diperkirakan rampung pada akhir Maret 2025, sementara Pengadaan Tanah ditargetkan selesai pada akhir Mei 2025.
Baca Juga: Baru Capai 19 Persen di Jawa Timur, Menteri ATR BPN Dukung Investasi Daerah dan Percepat RDTR
“Dengan target tersebut, kami berharap pada awal Juni pembangunan sudah bisa dimulai karena lahan sudah clean and clear, ” tambahnya.
Nusron Wahid menjelaskan bahwa tanah yang dibebaskan akan digunakan untuk pelebaran sungai agar kapasitas daya tampung air meningkat.
" Saya berharap, rapat turut membahas keabsahan tanah guna memastikan proses pembebasan dan pembelian lahan berjalan sah dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, " ungkapnya.
Baca Juga: Ini Kata Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Solusi Ketidakadilan dalam Pembagian Tanah
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menekankan bahwa proses normalisasi Sungai Ciliwung akan dilakukan dengan cara yang tidak merugikan masyarakat dan jika normalisasi ini berjalan dengan baik, 40% potensi banjir di Jakarta dapat tertangani dengan efektif.
“ Kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran. Semua akan dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat, Pemerintah Jakarta dan warga terdampak. Kami berharap, normalisasi Sungai Ciliwung ini menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi banjir di Jakarta serta menjaga stabilitas perekonomian di wilayah Jabodetabek, " terang Pramono Anung. (RI)