Realitasonline.id - Jawa Barat | Menteri ATR BPN Nusron Wahid kumpulkan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) se Provonsi Jawa Barat di Kantah Kabupaten Karawang, kemarin.
Mereka diberi pengarahan terkait persoalan pelayanan pertanahan yang banyak dikeluhkan masyarakat di provinsi ini.
Dalam pertemuan itu dipandu oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar. Pertemuan itu juga dihadiri Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang I Ketut Gede Ary Sucaya, dan Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian.
Baca Juga: ATR BPN dan Kementrian Luar Negeri Bahas Pengelolaan Hak Atas Tanah bagi WNA dan Diaspora
Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan pelayanan pertanahan yang terjadi di lapangan sekaligus menyerap masukan dari daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan di tingkat pusat.
“Alhamdulillah saya bisa datang ke Kantah Kabupaten Karawang. Bapak-bapak saya kumpulkan ke sini karena saya ingin tahu masalah yang terjadi di lapangan. Kalau butuh perubahan kebijakan, apa yang harus diubah? Kalau butuh regulasi baru, apa yang perlu kita lakukan? ” ujar Menteri Nusron.
Dia menegaskan kegiatan ini tidak bersifat seremonial, melainkan menjadi forum strategis untuk memastikan kebijakan pertanahan yang dirumuskan di tingkat pusat selaras dengan kondisi dan kebutuhan nyata di daerah dan meminta jajaran Kantah agar terbuka dalam menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi.
Baca Juga: Benahi Tata Kelola Tanah, ATR BPN Siapkan Skema melalui RUU Administrasi Pertanahan
“Saya ingin mendengar langsung apa yang menjadi kendala di daerah. Kalau memang ada aturan yang sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan, sampaikan. Dari sinilah kita bisa memperbaiki kebijakan dan tata kelola pertanahan secara bersama-sama,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, lima Kepala Kantah di Jawa Barat menyampaikan aspirasi dan masukan secara langsung, masing-masing dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang.
Baca Juga: UMKM Binaan BRI, Shifara Hidupkan Nafas Wastra Nusantara Lewat Koleksi Office Wear
Mereka memaparkan berbagai kendala operasional serta usulan perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pertanahan di wilayahnya.
Masukan tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat tata kelola organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, khususnya di Provinsi Jawa Barat.(RI)