Realitasonline.id - Jakarta | Kemendikdasmen membeberkan bahwa pemerintah menggelontorkan dana lebih dari Rp14 triliun untuk 2026.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG), Nunuk Suryani, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di seluruh Indonesia dengan berbagai skema tunjangan.
“Pemerintah berkomitmen memperkuat sejumlah kebijakan strategis termasuk penataan status, sertifikasi, kesejahteraan dan perlindungan guru,” kata Nunuk Suryani, di Jakarta, Senin (26/1).
Salah satu langkah utama saat ini katanya adalah pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara melalui skema PPPK.
Nunuk menjelaskan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pemerintah telah mengangkat lebih dari 900 ribu guru honorer menjadi ASN PPPK.
Selain itu, ia menerangkan kalau pemerintah sudah membuka akses yang lebih luas bagi guru non-ASN untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), baik melalui jalur PPG Calon Guru maupun PPG Guru Tertentu.
Baca Juga: Honda Jazz RS 2013 Manual GE8, Review Mobil Bekas dengan Sejumlah Fitur, Segini Harganya
Lebih lanjut, dijelaskannya bahwa sepanjang periode 2024 hingga 2025, tercatat lebih dari 750 ribu guru non-ASN telah mengikuti program tersebut.
Kemudian, katanya pemerintah juga menaikkan insentif guru non-ASN mulai 2026 dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan.
Kebijakan ini didukung anggaran sekitar Rp1,8 triliun bagi 377.143 guru penerima.
Baca Juga: Isuzu D-Max 2026: Evolusi Pikap Tangguh untuk Kebutuhan Harian, Visual Tegas dan Modern
Selain itu, Nunuk juga menjelaskan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-ASN bersertifikat ditetapkan sebesar Rp2 juta per bulan.
Kebijakan ini dipenuhi anggaran Rp11,5 triliun untuk 392.870 guru, naik Rp663 miliar dari tahun 2025.
Tidak hanya itu, katanya lebih lanjut kalau pemerintah akan menyalurkan Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi guru non-ASN di wilayah 3T sebesar Rp2 juta per bulan, dengan total anggaran Rp706 miliar untuk 28.892 guru.(***)