Realitasonline.id - Jakarta | Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat beserta Kantor Pertanahan (Kantah) di wilayah tersebut untuk mengoptimalkan penerapan strategi komunikasi (strakom), khususnya melalui implementasi model PESO (Paid, Earned, Shared, dan Owned Media).
Imbauan tersebut disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga (Kabag PMHAL) Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Bagas Agung Wibowo, saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Rabu (4/2/2026).
Baca Juga: ATR/BPN Tetapkan Kebijakan Darurat Lindungi Lahan Sawah Nasional
“ Implementasi PESO ini menjadi salah satu indikator penilaian indeks strakom bagi Kanwil dan Kantah setiap bulan. Nilai indeks strakom tertinggi adalah 4, dan kami berharap jajaran di Papua Barat dapat mencapai nilai minimal di atas 2,5, ” ujar Bagas.
Ia menjelaskan, penerapan strategi komunikasi PESO mengacu pada Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1912/SK-HM.02/X/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Strategi Komunikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Kebijakan tersebut menjadi panduan dalam pelaksanaan komunikasi publik yang terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Bagas memaparkan, paid media dilaksanakan melalui kerja sama dengan media massa guna mengamplifikasi pesan-pesan Kementerian ATR/BPN.
Sementara earned media diperoleh dari pemberitaan yang bersumber dari siaran pers yang diproduksi secara mandiri oleh Kanwil maupun Kantah.
“ Kami ingin menggali potensi teman-teman di daerah. Siaran pers yang disampaikan ke media diharapkan merupakan hasil produksi mandiri dari Kanwil dan Kantah, ” jelasnya.
Baca Juga: Dari Kawasan Terdampak Bencana, Duyu Bangkit Jadi Kampung Anggur Kebanggaan Palu
Adapun shared media diwujudkan melalui pemanfaatan media sosial. Dalam hal ini, jajaran Kanwil dan Kantah di Papua Barat didorong untuk aktif memproduksi konten infografis maupun video dengan sentuhan kearifan lokal yang memuat informasi layanan pertanahan.
“ Paling tidak dalam satu minggu dapat dibuat satu konten atau infografis yang memuat informasi layanan, seperti persyaratan pemecahan, roya, balik nama, maupun program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Informasi seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat, ” imbuhnya.
Terkait pengelolaan media sosial, Bagas menekankan pentingnya orientasi pada kebutuhan publik.
Menurutnya, media sosial merupakan sarana komunikasi langsung dengan masyarakat sehingga konten yang disajikan harus informatif dan solutif.