Realitasonline.id - Medan | Pemprov Sumut menyiapkan lahan 20 hektare di kawasan Sport Centre, Desa Sena, Deliserdang, untuk sarana dan prasarana olahraga berkuda. Dengan harapan ke depan olahraga berkuda menjadi industri yang dapat memajukan perekonomian di Sumut.
Hal ini disampaikan Gubernur Sumut Bobby Nasution pada acara Pelantikan Pengurus Provinsi (pengprov) Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI) Sumut, yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Minggu (24/8/2025) malam.
"Peran Pemerintah Provinsi dalam mendukung PORDASI menuju Indonesia Emas 2045 ini akan memberikan lahan 20 hektare di sport centre Desa Sena, untuk fasilitas olahraga berkuda. Kita harapkan lahan itu dibangun dan menjadikan olahraga berkuda agar dapat menjadi industri yang memajukan ekonomi di Sumut," ucap Bobby Nasution.
Baca Juga: Bupati Palas Lantik Kholil Siregar Sebagai Sekretaris BKPSDM dan 5 Pejabat Administrator
Ia mengatakan, di negara-negara maju saat ini profesi atlet merupakan profesi yang menjanjikan, karena olahraga sudah menjadi industri dan bukan hanya hobi semata. Sementara untuk Indonesia, diprediksi lembaga internasional, bahwa Indonesia Emas akan diraih pada tahun 2045. Karena itu, waktu yang tersisa dapat diupayakan dalam mempersiapkan Indonesia Emas tersebut, terutama pada kemajuan di bidang olahraga.
"Saat ini kita Indonesia terutama Sumut tengah mempersiapkan hal itu, yakni membina dan regenerasi para atlet yang terus berkembang dan lebih baik lagi salah satunya PORDASI, yang akan memberikan kebanggaan untuk Sumut," katanya.
Bobby juga berharap pada pengurus yang baru dilantik dapat melanjutkan dan meraih prestasi kedepan dalam olahraga berkuda ini.
Baca Juga: OJK Sebut Resiliensi Perbankan Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Ketua Pengurus Pusat (PP) PORDADSI Aryo Djojohadikusumo kesempatan itu mengapresiasi kegiatan pelantikan tersebut yang termegah. Menurutnya ini menggambarkan semangat dari atlet dan pengurus olahraga berkuda dan tentunya dukungan yang kuat dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.